Infografis
Suara.com - Ketua Umum Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional di Bali Aburizal Bakrie mendukung rencana pemerintah merealisasikan program bela negara.
"Menurut saya biasa wajib. Seperti di negara lain, Singapura juga ada wajib militer," kata Aburizal usai menghadiri acara di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (16/10/2015).
"Kalau memang seperti itu misalnya dua tahun setelah lulus atau seperti apa, saya kira biasa-bisa saja. Dulu waktu (pas jaman) saya juga ada. Waktu saya mahasiswa juga ada, mesti latihan militer dan sebagainya," Aburizal menambahkan.
Menurut Aburizal, Indonesia tidak akan kekurangan dana andaikata program bela negara diberlakukan.
"Dulu saja bisa kenapa sekarang nggak bisa? Dulu kita punya DGP (Gross Domestic Product) kecil. Sekarang DGP kita Rp10 ribu triliun. Sangat bisa," kata Aburizal.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menuturkan program pembentukan kader bela negara merupakan gagasan pemerintah untuk mempersiapkan warga negara dalam menghadapi dua ancaman, baik militer maupun non militer.
Dia menekankan kalau program ini bukan wajib militer dan tidak selalu berkonotasi mengangkat senjata.
Kementerian Pertahanan akan menyelenggarakan pembentukan kader pembina bela negara mulai 19 Oktober 2015 di 45 kabupaten dan kota secara serentak.
Melalui pelatihan tersebut, kementerian mencanangkan tahun ini berhasil menyiapkan 4.500 warga sipil pembina kader bela negara. Di tahun-tahun berikutnya, para pembina tersebut yang akan melatih warga sipil lainnya.
