Suara.com - Partai Gerindra menilai kinerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) perlu diberikan rapor merah. Parpol pimpinan Prabowo Subianto menganggap Jokowi tidak mentorehkan prestasi dan kinerjanya turun sejak dilantik pada 20 Oktober 2014 sebagai presiden.
"Kalau dinilai, rapornya merah lah. Perlu remedial," kata Sekjen Gerindra Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/10/2015).
Dia menerangkan, di bidang ekonomi, saat Presiden Jokowi dilantik, rupiah berada di angka Rp9.500 per dolar, sekarang mencapai Rp13.500. Kemudian pertumbuhan ekonomi yang dulunya sekitar 6 persen, sekarang turun ke angka 5 persen. Angka inflasi serta hutang luar negeri Indonesia juga meningkat.
"Kita ingin ekonomi meningkat, sehingga beban masyarakat lebih ringan," kata dia.
Belum lagi, angka pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pengangguran yang terus bertambah. Namun, sebaliknya, tenaga kerja asing malah terbuka lebar untuk masuk ke Indonesia.
"Perlindungan tenaga kerja kita rendah, baik di dalam maupun di dalam negeri," ujar Muzani.
Ketua Fraksi Gerindra ini juga menilai, tidak ada prestasi yang membanggakan di bidang politik dan hanya menimbulkan kegaduhan politik.
"Kondisi politik jadi awut-awutan," ucapnya.
“Kordinasi dengan Wakil Presiden ditingkatkan, kordinasi menteri juga jangan ada kegaduhan lagi. Jadi ada leadership yang belum mengigit. Saya kira presiden memperkuat itu. Dan lepas dari intervensi dari mana pun," tambah Muzani lagi.
Belum lagi kinerja pemerintah dalam bidang sosial, seperti penanganan bencana, yang dianggap Muzani tidak optimal. Anggota Komisi I DPR menilai, dalam penanganan kabut asap saja, pemerintah belum bisa menyelesaikannya dengan baik.
Kemudian, dalam penanganan musibah haji di Mina, juga menurutnya sangat buruk. Menurutnya, lobi luar negeri yang dilakukan Kementerian Agama juga tidak maksimal.
"Karenanya, kita hanya bisa berdoa saja," kata Muzani.