Posisi PM Malaysia Najib Razak Genting

Kamis, 15 Oktober 2015 | 06:16 WIB
Posisi PM Malaysia Najib Razak Genting
PM Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak temui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Minggu (11/10). (Antara)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Parlemen Malaysia akan bertemu dengan Perdana Menteri Najib Razak untuk melakukan hak bertanya soal skandal 'rekening gendut' 1Malaysia Development Bhd (1MDB). Hal itu akan dilakukan, Senin (19/10/2015) pekan depan.

Posisi PM Najib sampai saat ini belum goyang karena peran partainya UMNO di parlemen lebih mendominasi. Sementara publik menuntut agar Najib turun menyusul mosi tak percaya bergulir.

Posisi Najib pun makin genting di kala teman politisi satu partainya di parlemen berbalik bersikap tak percaya dengan Najib. Beberapa pemimpin senior dari UMNO, termasuk mantan wakil perdana menteri sekaligus calon penggantinya, Najib Muhyiddin Yassin menndukung gerakan mantan perdana menteri Mahathir Mohamad. Dia mengkritik Najib dan menginisiasi pemanggilan Najib untuk membicarakan skandal korupsi 1MDB.

"Kami telah memutuskan pada prinsipnya untuk memindahkan mosi tidak percaya di parlemen," kata anggota parlemen sekaligus pimpinan partai oposisi PKR, Tian Chua.

"Kami pasti perlu berkolaborasi dengan beberapa pemimpin dari koalisi yang berkuasa. Tapi sekarang ada kesempatan untuk mengesampingkan kepentingan lain dan fokus pada kasus skandal," lanjutnya.

Hanya saja penggalangan mosi tak percaya di parlemen sulit dilakukan, apalagi mempengarui partai pemerintahan. Blok oposisi di parlemen hanya 25 persen.

Hanya saja, tekanan untuk Najib bukan hanya mengandalkan skandal 1MDB saja. Misal saja pada pembahasan Trans-Pacific Partnership.

"Ada banyak cara untuk menyatakan keberatan. Bahkan jika parlemen menolak anggaran Najib, yang akan berarti tidak percaya terhadap Perdana Menteri. Ini akan menjadi hal serius," kata Wan Saiful Wan Jan, chief executive dari Institute untuk Demokrasi dan Urusan Ekonomi (IDEAS). (Reuters)

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI