Infografis
Suara.com - Ketua DPR Setya Novanto mengundang Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan untuk melakukan pertemuan pada Jumat (17/10/2015). Salah satu agendanya pertemuan yaitu membahas program bela negara yang diusulkan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.
"Begini, ini berkaitan dengan polemik bela negara yang berkaitan dengan wajib militer, itu kita jangan terburu-buru memberikan penilaian. Tentu kita akan dengarkan dari Pak Luhut dan kita undang hari Jumat. Untuk menyampaikan langsung apa benar ada hal-hal berkaitan dengan Wajib Militer," kata Setya di DPR, Selasa (13/10/2015).
Sebelum memberikan penilaian, kata Setya, ada baiknya mendengar informasi secara utuh tentang bela negara dari orang yang berkompeten, termasuk anggarannya.
Setya mengatakan sampai kemarin, ketika bertemu dengan Luhut, belum ada pembicaraan sama sekali menyangkut konsep program bela negara beserta anggaran.
"Kalau tujuan dari program ini baik, karena ini menyangkut masalah patriotisme pada bangsa dan negara, kalau itu memang baik tentu kita akan lhat masalah program, masalah konsepnya,dan anggarannya," ujar dia.
Kemarin, Senin (12/10/2015), Ryamizard mengatakan Kementerian Pertahanan akan membentuk kader bela negara awal tahun 2016. Para kader akan dilatih oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan.
"Kader bela negara ini dibentuk untuk mewujudkan Indonesia yang kuat di tengah bentuk ancaman nyata yang kompleks," kata Ryamizard Ryacudu.
Untuk menunjukkan pentingnya kader bela negara, Ryamizard menyontohkan Israel. Israel, katanya, yang hanya memiliki tujuh juta warga, namun negara tersebut kuat, bahkan bisa menahan serangan dari negara musuh karena warganya punya kesadaran bela negara yang tinggi.
"Israel punya tujuh juta warga negara, dan punya enam juta warga potensial bela negara, tapi mampu menahan serangan dari kiri dan kanan. Mereka sama juga punya enam juta tentara," kata Ryamizard.
Ryamizard menargetkan dalam kurun waktu 10 tahun, Indonesia mencetak 100 juta kader bela negara.
