Moeldoko: Bela Negara Bukan Berarti Pegang Senjata

Selasa, 13 Oktober 2015 | 06:39 WIB
Moeldoko: Bela Negara Bukan Berarti Pegang Senjata
Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko di DPR [suara.com/Ummi Hadyah Saleh]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Kementerian Pertahanan akan membentuk kader bela negara‎ awal tahun 2016 untuk membantu pertahanan nasional dan keutuhan bangsa. Para kader akan dilatih oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan.

Mantan Panglima TNI Jenderal (purnawirawan) Moeldoko menilai rencana tersebut program yang tepat karena bertujuan untuk membangun dan membentuk kecintaan terhadap bangsa.

"Untuk menuju persiapan komponen cadangan dan komponen pendukung, diperlukan kesiapan upaya pembangunan kesadaran bela negara kepada rakyat Indonesia. Itu sudah tepat," ujar Moeldoko di DPR, Senin (12/10/2015).

Moeldoko menjelaskan bela negara merupakan wujud rasa tanggungjawab masyarakat terhadap bangsa. Bela negara tidak selalu diidentikan dengan persenjataan.

"Yang dimaksud bela negara bukan memegang senjata, tetapi jiwanya. Bagaimana rasa memiliki negara, disiplin, dan bertanggung jawab. Itu sebaiknya memang dari awal diberikan ke anak- anak kita," kata Moeldoko

Moeldoko mengatakan tiga bentuk dalam mempertahankan sistem pertahanan bangsa.

"Sistem pertahanan negara ada tiga yakni, komponen TNI, komponen Cadangan dan komponen pendukung," katanya.

Moeldoko menekankan nilai- nilai kebangsaan yang mulai luntur harus segera dikuatkan kembali.

"Saya pikir ada keprihatinan nasional soal kondisi yang perlu dibenahi kembali, yakni nilai-nilai bangsa, kejujuran, kegotongroyongan," kata Moeldoko.

Terkait target Kemenhan mencetak 100 juta kader bela negara dalam waktu 10 tahun, menurut Moeldoko, jumlahnya bisa berapapun.

"Tetapi kalau target peningkatan kesadaran pembelaan negara bisa saja berapapun jumlahnya. Setiap warga negara bahkan harus memiliki hal itu," kata dia.

Program bela negara merupakan strategi pembangunan komponen cadangan, katanya. Setiap kabupaten, katanya, idealnya memiliki kurang lebih satu batalyon atau sekitar 750 kader.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI