Infografis
Suara.com - Badan Legislasi DPR menunda pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK untuk menjadi usulan inisiatif DPR dan pembahasan usulan inisiatif DPR atas RUU Pengampunan Nasional. Pembahasan semula dijadwalkan berlangsung hari ini, Senin (12/10/2015).
"Rapat hari ini ditunda. Sampai sekarang belum ada hasil penyempurnaan yang disampaikan. Nanti kalau sudah ada penyempurnaan baru kita bahas," kata Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Firman Soebagyo.
Untuk RUU tentang Pengampunan Nasional, Firman mengatakan empat fraksi telah meminta perubahan nama. Keempat fraksi yaitu PDI Perjuangan, Golkar, PKB, dan PPP yang mengusulkan namanya diubah menjadi RUU Pengampunan Pajak.
"Judulnya diubah dari RUU Pengampunan Nasional menjadi RUU Pengampunan Pajak," kata anggota Fraksi Golkar.
Menurut anggota Badan Legislasi dari Fraksi PAN Muslim Ayub penundaan pembahasan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK untuk menjadi usulan inisiatif DPR dan pembahasan usulan inisiatif DPR atas RUU Pengampunan Nasional terjadi karena belum ada kesepahaman antar fraksi.
Fraksi PAN sendiri, kata Ayub, belum bersikap atas rencana dua revisi tersebut.
"Ditunda untuk sementara. Kita tidak tahu barangkali belum ada kesepahaman fraksi-fraksi di DPR. Kalau sudah ada kesepahaman rencananya besok rapatnya digelar," ujar Muslim.
Rencana revisi UU KPK mendapat penolakan keras dari kelompok antikorupsi.
Dalam draft RUU tentang revisi UU KPK yang dibagikan kepada anggota Badan Legislasi DPR dalam Rapat Pleno Baleg, Selasa (6/10/2015), antara lain menyebutkan pembatasan usia KPK selama 12 tahun yang tertuang dalam Pasal 5.
Dalam draft revisi juga disebutkan, KPK hanya dapat melakukan penyadapan setelah ada bukti permulaan yang cukup dan dengan izin ketua pengadilan negeri. KPK juga hanya dapat mengusut kasus korupsi dengan kerugian negara di atas Rp50 miliar dan tidak boleh melakukan penuntutan.
