Infografis
Suara.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berupaya untuk segera menghentikan kegaduhan dalam pelaksanaan program 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang dikritik karena melibatkan perusahaan swasta yang dianggap menyeponsori program tersebut.
Direktur Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Kemenkes Doddy Izwardy dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (11/10/2015), menyatakan untuk mencegah kegaduhan atas program 1.000 Hari Pertama Kehidupan, sebagai regulator pihaknya siap disalahkan oleh sejumlah kalangan atas pelaksanaan program perbaikan gizi anak Indonesia.
"Pemerintah siap disalahkan, agar jangan ada kegaduhan lagi. Hari Senin kami akan duduk bersama dengan sejumlah pemangku kepentingan di Kemenkes," kata Doddy.
Dia menjelaskan, Direktur Jenderal Bina Gizi dan KIAAnung Sugihantono, yang akan memimpin langsung pertemuan yang melibatkan pihak industri, swasta, pemangku kepentingan lainnya serta sejumlah kalangan yang bersinggungan dengan Program 1.000 HPK.
Program 1.000 HPK adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah melalui Kemenko PMK, Kemenkes dan sejumlah lembaga kredibel lainnya seperti IDAI, PDGMI, POGI, serta lembaga swadaya masyarakat berjaringan luas PKPU yang menjadi motor dalam implementasi dengan didasari niat baik berbagai komponen pemangku kepentingan untuk secara bersama-sama memberikan sumbangsih dalam menyukseskan Gerakan 1000 HPK namun harus terhenti mulai awal Oktober ini.
Dia menjanjikan, akan menyelesaikan permasalahan yang ditudingkan sejumlah kalangan kepada sektor industri dalam pelaksanaan program untuk memperbaiki gizi anak Indonesia ini secara profesional.
"Wasitnya saya. Jangan saling menuduh," katanya lebih lanjut.
Doddy merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) nomor 42 tahun 2013 sebagai payung hukum 1.000 HPK di Indonesia dengan dibentuknya gugus tugas Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi yang juga melibatkan pihak ketiga untuk menyukseskan progam ini.
Dan dari hasil Penelitian dan Pengembangan Departemen Kesehatan pada 2014 konsumsi susu anak-anak di Indonesia hanya 6 persen dan sangat jauh tertinggal dengan negara tetangga Thailand, Malaysia, dan Singapura.
"Kalau program ini terhenti yang dirugikan tentunya anak-anak di seluruh Indonesia," ujarnya.
