Infografis
Suara.com - Bagus Santosa
Kordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Donald Faris, mengampanyekan gerakan untuk tidak memilih kepalad daerah dari partai yang mendukung revisi UU nomor 30/2002 tentang KPK do Pilkada serentak.
"Kami mengapresiasi fraksi-fraksi yang mendukung menolak revisi UU KPK, dan terhadap fraksi-fraksi yang terus ingin merevisi. Hari ini ICW dengan seluruh jaringan yang mendukung pemberantasan korupsi terus berupaya mengkampanyekan jangan pilih calon kepala daerah dari partai-partai yang mendukung revisi UU KPK. Karena sanksi kepada parpol bisa dilakukan oleh publik yang nyata-nyata mendorong revisi UU KPK," tutur Donald di Kantor ICW, Jakarta, Minggu (11/10/2015).
Dalam pengamatannya, sejumlah fraksi sudah menyatakan dukungannya untuk revisi ini. Di antaranya, PDI Perjuangan, Nasdem dan Golkar. Sehingga, calon kepala daerah dari partai ini sudah seharusnya tidak dipilih dalam Pilkada serentak 9 Desember nanti.
"Karenanya, menurut kami, harusnya publik nggak lagi memilih calon-calon kepala daerah yang diusung," ujar dia.
