Senin Hendak Diperiksa MKD, Fadli Zon Justru Ingin Jumpa Presiden

Jum'at, 09 Oktober 2015 | 17:39 WIB
Senin Hendak Diperiksa MKD, Fadli Zon Justru Ingin Jumpa Presiden
Wakil Ketua DPR Fadli Zon memakai jam tangan Hublot Spirit of Big Bang King Gold Ceramic [Antara]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengatakan, pimpinan DPR sudah memberikan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bertemu. Dia pun berharap, Presiden dapat menyediakan waktu pada Senin (12/10/2015), yang diketahui justru sudah dijadwalkan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR untuk memeriksa dirinya dan Ketua DPR Setya Novanto.

"Surat sudah disampaikan Ketua DPR. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini. Senin depan lebih bagus," kata Fadli Zon di DPR, Jakarta, Jumat (9/10).

Disebutkan, pertemuan ini sendiri dinilai perlu dilakukan untuk membahas tiga agenda besar yang berkaitan dengan calon pimpinan (capim) KPK yang akan dijalankan fit and proper test-nya oleh Komisi III DPR. Ketiga agenda atau topik itu adalah soal fit and proper test yang berdekatan dengan usulan revisi UU KPK, soal laporan audit BPK atas KPK, serta ketiadaan jaksa di dalam capim KPK kali ini.

Sementara untuk diketahui, pada tanggal yang sama MKD DPR sudah menjadwalkan pemeriksaan Fadli Zon bersama Setya Novanto, terkait kasus dugaan pelanggaran etika yang mereka lakukan saat kunjungan luar negeri ke Amerika Serikat (AS). Pelanggaran etika yang dimaksud adalah ketika mereka berdua melakukan pertemuan dengan pengusaha Donald Trump.

Diketahui awalnya pada Senin (28/9) lalu, Setya dan Fadli sudah dijadwalkan dalam pemanggilan pertama kasus tersebut. Namun keduanya tidak bisa hadir, karena masih berada di Arab Saudi untuk memenuhi undangan Raja Arab.

"Karena itu, kita jadwal ulang pada tanggal 12 Oktober, karena (mereka) baru ke Jakarta tanggal 30 September. Lalu tanggal 5-8 itu (mereka) akan mengikuti agenda kegiatan di Yogyakarta," kata anggota MKD DPR, Syarifuddin Sudding, di DPR, Jakarta, Senin (28/9) lalu.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI