Infografis
Polda Metro Jaya mengagendakan pemeriksaan terhadap istri anggota Komisi IV Komisi IV DPR Fanny Safriansyah atau Ivan Haz, Anna Susilowati, Jumat (9/10/2015). Anna akan diperiksa sebagai terlapor dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap baby sitter, Toipah.
"Jumat besok ya rencana pemeriksaan dari istri anggota DPR itu," kata Kapolda Metro Jaya Tito Karnavian, Kamis (8/10/2015).
Tito menambahkan Ivan yang juga terlapor dalam kasus yang sama, nanti akan diperiksa sebagai saksi untuk Anna.
Namun, untuk sekarang ini Tito belum bisa memastikan kapan anak mantan Wakil Presiden Hamzah Haz dimintai keterangan oleh penyidik.
"Bertahap sementara kita bisa tempatkan yang bersangkutan sebagai saksi, dalam kasus yang bukan dia sebagai terduga. Otomatis tanpa memerlukan izin dari Presiden," kata Tito.
Tito memiliki alasan kenapa pemeriksaan Ivan tidak perlu harus meminta izin Presiden Joko Widodo. Penurut penilaian Tito, jika sebuah kasus masuk kategori tindak pidana khusus dan di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana, jadi tidak perlu meminta izin Jokowi untuk memanggil Ivan.
"Sementara ini pegangan kita definisi tindak pidana umum di dalam kuhp. Di luar KUHP namanya tindak pidana khusus. Nah UU penghapusan KDRT itu terletak KUHP sehingga dalam versi kami, masuk dalam tindak pidana khusus. Kalau ini pidsus tidak usah izin presiden sesuai bunyi Pasal 245 seperti itu," katanya.
Agar pemeriksaan Ivan tidak menjadi polemik, Tito mengatakan bakal berkonsultasi terlebih dahulu dengan para pakar hukum mengenai prosedur pemanggilan anggota DPR pascaputusan Mahkamah Konstitusi.
"Untuk meyakinkan dan tidak menjadi polemik kita akan minta pendapat ahli- ahli hukum yang kredibel.Ya mungkin dua atau tiga ahli hukum," katanya.
Suara.com - Sebelumnya, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Junimart Girsang mengatakan MKD juga akan memanggil Ivan untuk dimintai keterangan.
"Kami mendapat informasi dan mendapat sebagian data dari Polda Metro Jaya. Dari data yang kami terima sudah cukup alasan bagi kami untuk dapat dalam waktu segera memanggil IH sebagai teradu di MKD," kata Junimart di Polda Metro Jaya, Selasa (6/10/2015).
Junimart menjelaskan menurut Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2015, pemeriksaan terhadap anggota dewan tidak harus menunggu hasil putusan pengadilan.
"Kami bisa bersikap karena di Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2015 tidak diatur harus menunggu keputusan kalau itu pidana, sampai inkrah nggak diatur itu," katanya.
Junimart juga mengatakan untuk memeriksa anggota dewan, Mahkamah Kehormatan Dewan tidak perlu minta izin Presiden.
"Kalau MKD yang panggil tidak perlu ijin Presiden. Karena kami sifatnya internal kami bisa seketika memanggil anggota yang diduga tersangkut masalah pelanggaran kode etik di DPR," katanya.
Untuk sekarang, Junimart belum dapat menyimpulkan sanksi apa yang akan diberikan kepada Ivan Haz kalau terbukti menganiaya baby sitter.
"Ada tiga tahapan pelanggaran yaitu ringan sedang berat. Kalau ringan, diberikan teguran secara lisan dan tertulis. Kalau sedang, kalau dia menjabat sebagai salah satu pimpinan di alat kelengkapan dewan maka ia akan dicopot, kalau berat diberhentikan tiga bulan dan atau diberhentikan secara permanen," katanya.
Menurut salinan laporan yang didapatkan Suara.com dengan nomor LP/3993/ /2015/PMJ/Dit. Reskrimum, Toipah mendapatkan kekerasan fisik dari majikan pada bulan Juli 2015 dan tanggal 29 September 2015. Tempat kejadian di apartemen ASCOT lantai 14, Jakarta Pusat.
