Infografis
Suara.com - Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul setuju dengan desakan permintaan maaf negara kepada mantan presiden Sukarno dan keluarga. Desakan itu disampaikan Fraksi PDI Perjuangan di MPR lantaran TAP MPRS XXXIII/1967 telah dicabut.
"Ya kalau aku Sukarnois, selama untuk kebaikan nggak ada salahnya. Apapun, Bung Karno proklamator kita. Tidak ada Indonesia hari ini kalau Bung Karno tidak memerdekakan Indonesia," ujar Ruhut di DPR, Jakarta, Senin (5/10/2015).
Dia menambahkan, tidak ingin terjebak dengan dosa masa lalu Sukarno jika memang ada. Namun, yang terpenting, menurutnya, adalah mengambil nilai positif Sukarno sehingga permintaan maaf kepada Sukarno dan keluarganya perlu dilakukan.
"Itu tinggal bagaimana formulanya. Sekarang kan partai pemimpinnya PDI Perjuangan, kuncinya tinggal Ketum PDI Perjuangan dan Pak Jokowi yang jadi presiden karena didukung PDI Perjuangan. Saya nggak mau ada dendam sesama bangsa, saya inginnya kita ambil hikmahnya, kalau tidak ada yang disalahkan, apa salahnya, boleh saja (permintaan negara kepada Sukarno dan keluarga, dilakukan)," papar Anggota Komisi III ini.
Ruhut menambahkan, pada saat Demokrat memimpin negeri ini, juga sudah memberikan gelar terbaik untuk Sukarno. Yaitu, dengan mendaulat Sukarno sebagai Pahlawan Nasional.
Menurutnya, hal itu sebagai bentuk pengakuan terhadap jasa Sukarno.
"Faktanya, di pemerintahan kami, Bung Karno jadi Pahlawan Nasional. Itu sudah mengakui jasa Bung Karno. Tapi, (saat ini) ada yang ingin spesifik, yaitu PDI Perjuangan yang kebetulan mereka partai pemerintah," ujar dia.
