Infografis
Suara.com - Negara Jepang harus tertunduk lesu setelah ditolak oleh pemerintah Indonesia dalam megaproyek pembangunan rute kereta api cepat Jakarta-Bandung. Namun, belakangan proyek besar tersebut didiuga akan dilanjutkan oleh China untuk menggantikan Jepang.
Masuknya China, dinilai oleh pengamat politik dari Populi Center, Nico Harjanto, bahwa hal tersebut sangat sarat dengaa unsur politis dibalik kesepakatannya tersebut.
"Keputusan mega proyek ini politis, ada sesuatu. Seharunya ini kan melibatkan stakholder-stakeholder yang lainnya," kara Nico di Gado-Gado Boplo Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (3/10/2015).
Sebelum kesepakatan, pihak pemerintah Indonesia memang menggelar lelang pengadaan megaproyek kereta cepat ini yang akhirnya diikuti dua negara yaitu Jepang dan China. Kemudian, kedua negara tersebut menyodorkan prosal penawaran kepada pemerintah.
Nico menilai, awal proses lelang, pemerintah juga tidak melibatkan pihak di internal BUMN untuk megaproyek tersebut yang secara tiba-tiba sudah menetapkan China sebagai mitra megaproyek kereta cepat.
"Jangankan di luar, di dalam seharusnya perlu juga dilibatkan. Apakah motifnya bisnis atau ada motif besar,"kata Nico.
Lebih jauh, kata dia, ada kecurigaan megaproyek ini tidak hanya menangani soal kereta cepat, tetapi juga berujung pada pembangunan proyek lain di setiap stasiun pemberhentian kereta.
"Proyek ini kan gak akan berdiri sendiri tapi ini akan diikuti proyek lain seperti properti, industri, dan hal lainnya," tutup Nico.
