Infografis
Suara.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta KPK tidak tebang pilih dalam melakukan penindakan terhadap kasus korupsi. Itu menanggapi disebutnya nama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam kasus suap Gubernur Sumatera Utara non aktif Gatot Pujo Nugroho kepada Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, Sumatera Utara.
"Semua orang kesamaan di depan hukum. KPK tidak boleh tebang pilih dan jadi alat politik. Siapapun, apalagi ada dugaan dan ada bukti, harus diproses. Siapa pun termasuk dengan pejabat yang dekat dengan kekuasaan," ujar Fadli Zon, Jakarta, Jumat (2/10/2015).
Saat ini, KPK tengah mendalami adanya pertemuan antara Gatot Pujo Nugroho dan Wakilnya Tengku Erry Nuradi bersama elite Partai Nasdem di Kantor DPP Nasdem, Jakarta. Dalam pertemuan itu, Gatot melakukan pertemuan dengan Surya Paloh untuk membahas kinerja di Pemerintahan Provinsi di Sumatera Utara.
Dalam kasus ini, Sekeretaris Jenderal Partai Nasdem Rio Patrice Capella telah dimintai keterangannya terkait pertemuan itu. Namun, usai pemeriksaan di KPK, Patrice tidak memberikan pernyataan.
