Infografis
Suara.com - Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia Arist Merdeka Sirait mengunjungi keluarga dua balita yang menjadi korban pembunuhan sadis di Kabupaten Teluk Buntuni, Papua Barat pada 27 Agustus 2015.
"Kunjungan ini untuk dukungan keluarga korban dan mengawal proses hukum kasus pembunuhan sadis tersebut sampai tuntas," Arist di Manokwari, Selasa (29/9/2015).
Arist juga bertemu dengan pimpinan Polda Papua Barat dan pimpinan Kodam XVII/Cenderawasih Papua untuk mendorong agar proses hukum terhadap pelaku pembunuhan yang diduga kuat oknum anggota TNI itu dilakukan secara terbuka.
Menurut dia, berdasarkan laporan yang diterima Komnas Perlindungan Anak bahwa korban yang dibunuh bersama dua orang anak balita itu sedang mengandung empat bulan.
Oleh karena itu, kata dia, Komnas Perlindungan Anak menyatakan bahwa jumlah korban tiga orang anak bukan dua karena karena janin usia empat bulan mempunyai hak untuk hidup dan dilindungi undang-undang.
BACA JUGA:
Kapolri: Akan Kami Tangkap Lakon Utama Pembunuh Salim Kancil!
Dikatakan, kasus pembunuhan ini lebih sadis bila dibandingkan dengan kasus pembunuhan bocah bernama Angeline di Bali. Komnas Perlindungan Anak Indonesia akan mengawal proses hukum kasus pembunuhan ini sampai pelaku mendapat putusan hukum tetap.
"Saya akan bertemu dengan Panglima TNI setelah kembali ke Jakarta untuk meminta agar proses hukum terhadap pelaku oknum anggota TNI itu terbuka tidak tertutup," ujarnya.
Seorang ibu rumah tangga Frelly Dian Sari (26) yang sedang hamil empat bulan dan dua anaknya, Cicilia Putri Natalia (6,8) dan Andika (2,1) tewas dibunuh oleh oknum anggota TNI pada 27 Agustus 2015.
Korban yang tinggal di Jl Raya Bintuni Km 7 merupakan isteri seorang guru Julius Hermanto.
Kasus ini telah disidik polisi militer setempat. (Antara)
BERITA MENARIK LAINNYA:
Pacaran dan Curi Kondom, Remaja Putri Dibunuh Ayahnya saat Tidur
Usai Pembunuhan Biadab Salim Kancil, Warga Desa Masih Diancam
Gempa 5,4 SR Guncang Kabupaten Jayapura, Warga Panik
Inilah 10 Profesi yang Terbanyak Melakukan Korupsi di Indonesia
