Infografis
Suara.com - Mahkamah Kehormatan Dewan menerima surat dari Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKS Fahri Hamzah untuk mengingatkan agar MKD menjaga kerahasiaan proses pemeriksaan dugaan pelanggaran etika terkait pertemuan pimpinan DPR dengan pengusaha Donald Trump di Amerika Serikat sampai ada keputusan.
Menanggapi surat tersebut, Wakil Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad mengatakan wajar Fahri mengingatkan MKD. Sebab, kata dia, Fahri merupakan pimpinan DPR yang membidangi MKD. Dasco setuju bila proses penyelidikan tidak dipublikasikan ke masyarakat.
"Wajar mengingatkan tata acara beracara. Kita kan selama ini prinsipnya proses bisa diakses di publik, tapi materi acara tidak. Kode etiknya begitu," ujar Dasco, Selasa (22/9/2015).
"(Kalau soal etika) itu kan tidak usah dibuat surat juga sudah ada di tata beracara. Ini kan cuma mengingatkan," anggota Fraksi Gerindra menambahkan.
Berikut isi surat Fahri kepada MKD:
Nomor: PW/13895/DPR RI/IX/2015
Tanggal: 17 September 2015
Sifat: Penting
Derajat: Segera
Lampiran: --
Hal: Permintaan Keterangan Kepada Sekjen DPR RI
YTH. Mahkamah Kehormatan Dewan
Jakarta
Sehubungan dengan Surat Mahkamah Kehormatan Dewan Nomor: 302/SK-MKD, tanggal 16 September 2015. Perihal Permintaan Keterangan Kepada Sekretaris Jenderal DPR RI dalam rangka Penyelidikan Perkara Tanpa Pengaduan atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik terkait kunjungan Delegasi DPR RI ke Amerika Serikat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Pada prinsipnya Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memiliki kewenangan untuk memanggil pihak-pihak terkait dalam rangka penyidikan sebelum dan sesudah sidang MKD dilaksanakan. Oleh karena itu, pimpinan memahami permintaan MKD untuk meminta keterangan kepada Sekretaris Jenderal DPR RI.
2. Dalam kaitan dengan penanganan Perkara perlu diingatkan agar proses penanganan Perkara dilaksanakan sesuai dengan tata cara pemeriksaan pelanggaran Kode Etik yang mengharuskan MKD dan Sistem pendukungnya untuk menjaga kerahasiaan proses pemeriksaan dan tidak diperkenankan dipublikasikan sampai Perkara tersebut diputus (Pasal 10 dan Pasal 15 Peraturan DPR RI Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Beracara MKD)
