Pengadilan AS Selidiki Kasus Korupsi yang Melibatkan PM Malaysia

Ruben Setiawan Suara.Com
Selasa, 22 September 2015 | 12:25 WIB
Pengadilan AS Selidiki Kasus Korupsi yang Melibatkan PM Malaysia
Perdana Menteri Najib Abdul Razak di perayaan Hari Kemderdekaan Malaysia. (Reuters)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Dewan juri di pengadilan federal Amerika Serikat dikabarkan sedang meninjau sebuah kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dan beberapa orang di dekatnya, demikian diberitakan oleh surat kabar New York Times, pada hari Senin (21/9/2015) waktu setempat, mengutip keterangan dari sejumlah sumber yang tak disebutkan namanya.

Penyelidikan tersebut dilakukan sebuah unit di Departemen Kehakiman AS yang mengurusi kasus korupsi internasional. Penyelidikan diarahkan para properti-properti di Amerika Serikat yang dibeli oleh anak tiri Najib dalam beberapa tahun terakhir, juga properti yang memiliki kaitan dengan seorang kenalan keluarga Najib, demikian ditulis oleh surat kabar tersebut.

New York Times juga menulis, Unit Departemen Kehakiman AS itu pun sedang menyelidiki dugaan aliran dana 681 juta Dolar AS ke rekening bank pribadi Najib.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan dari pihak Najib.

Dugaan aliran dana sebesar 681 juta Dolar AS muncul pada bulan Juli silam dalam sebuah laporan yang dibuat The Wall Street Journal. Saat itu disebutkan bahwa dugaan aliran dana tersebut terungkap oleh penyidik Malaysia yang tengah menyelidiki dugaan korupsi dan salah kelola terhadap dana investasi pemerintah, 1Malaysia Development Bhd (1MDB).

Sejauh ini, Najib dengan tegas membantah mengambil uang yang bukan menjadi haknya itu untuk kepentingan pribadi. 1MDB pun membantah telah mengalirkan dana kepadanya.

New York Times menyebut, penyelidikan yang dilakukan Departemen Kehakiman AS masih pada tahap awal dan mungkin butuh bertahun-tahun untuk memastikan apakah memang benar ada undang-undang federal yang telah dilanggar. Sementara itu, Najib, yang menjadi kepala dewan penasihat 1MDB, menghadapi desakan mundur dari banyak pihak. (Reuters)

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI