Infografis
Suara.com - Anggota Komisi II DPR RI Syarif Abdullah menuding penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan belum dilakukan secara tuntas. Menurutnya, pihak kepolisian hanya bisa melakukan penangkapan terhadap para petani dan bukan terhadap perusahaan.
"Selama ini kita tidak pernah lihat penegakan hukumnya. Gara-gara dia (petani) membakar lahan, dia yang ditangkap. Dijadikan tameng (perusahaan)," kata Syarif di gedung DPR RI, Jumat (18/9/2015).
Politikus Partai NasDem ini bahkan menilai, banyaknya keterlibatan perusahaan dalam pembakaran hutan ini tidak pernah tersentuh oleh hukum.
"Saya belum pernah (melihat) perusahaan-perusahan besar yang ditangkap sampai pada pidana. Jangan sampai nanti terjadi hutannya habis rakyatnya tetap miskin," katanya.
Terkait hal ini, kata dia pemerintah harus lebih serius menangani soal kebakaran hutan secara permanen dan melakukan penindakan hukum secara berkeadilan.
"Maksudnya jangan masyarakat kecil yang kena, ternyata pembakar yang besar (pemilik lahan) aman. Ini (kebakaran hutan) kan setelah ada perkebunan," kata dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, hingga kini Polri sudah menetapkan tujuh perusahaan perkebunan menjadi tersangka kasus pembakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan. Satu dari tujuh perusahaan tersebut sekarang ditangani Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Mabes Polri.
"Tujuh perusahaan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Satu ditangani Bareskrim, satu di Polda Sumatera Selatan, dua di Polda Riau dan tiga di Polda Kalimantan Tengah," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Suharsono di Mabes Polri, Kamis (17/9/2015).
Tujuh perusahaan tersebut yaitu PT. BMH, PT. RPP dan PT. RPS, beroperasi di Sumatera. Kemudian perusahaan yang beroperasi di Riau yaitu PT. LIH. Sementara yang beroperasi di Kalimantan Tengah yaitu PT. GAP, PT. NBA, dan PT. ASP.
