Infografis
Suara.com - Komisi I DPR RI tidak bulat terhadap hasil uji kelayakan dan kepatutan 33 calon duta besar. Pandangan ini pun akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) sesegera mungkin secara tertutup dalam waktu dekat yang diwakilkan Pimpinan DPR.
"Setelah rapat internal, sepuluh fraksi sudah menyampaikan pandangannya dan fraksi-fraksi pandangannya tidak bulat, tapi saya tidak bisa menyampaikan satu persatu dan apa perbedaaannya. Karena dalam tata tertib pertimbangan DPR disampaikan secara rahasia kepada Presiden," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq, Kamis malam (17/9/2015).
Dia menerangkan, 33 calon duta besar ini memiliki latar belakang yang beragam, baik kompetensi dan institusi.
Selain itu, Politisi PKS ini menerangkan, Komisi I juga mempertajam visi dan misi calon duta besar. Sebab, hal itu penting dalam kaitannya diplomasi dengan negara tujuan di tengah kondisi ekonomi Indonesia saat ini.
"Ini PR bagi Kementerian Luar Negeri untuk menyiapkan peningkatan yang diperlukan," ujar dia.
Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya mengatakan, dalam undang-undang, Presiden harus memperhatikan catatan yang diberikan Komisi I DPR.
Namun, demikian, Komisi I, sambungnya, mengembalikan lagi kepada Presiden untuk menerima catatan ini atau tidak. Sebab, penunjukan duta besar merupakan hak prerogatif presiden.
"Itu hak prerogatif Presiden. Tapi, tahun 2011, Komisi I pernah menolak 11 dubes, tapi presiden tetap kirim ke negara itu," ujar Tantowi.
Sementara itu, Politisi Gerindra di Komisi I DPR Rachel Maryam mengatakan, Fraksi Gerindra memberikan catatan terhadap beberapa calon duta besar. Fraksi Gerindra, katanya, mencatat ada satu calon duta besar yang tidak layak dan lima yang layak dengan catatan.
"Ada yang perlu diberikan penambahan kapasitas, karena kami lihat komunikasinya buruk, diplomasinya kurang baik. Ada juga yang penempatan negaranya yang kurang pas. Ada juga yang kurangnya wawasan negara tujuan," ujar Rachel.
