Infografis
Suara.com - Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan Syahrial curiga ada upaya mengumpulkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk para driver Gojek untuk mendukung Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) maju menjadi calon gubernur lagi di pemilukada tahun 2017 melalui jalur independen.
Apa tanggapan Gubernur Ahok setelah dicurigai seperti itu?
"Itu mah lucu. Tahu nggak kalau DPRD ngomong lucu juga. Dia nggak ngerti persyaratan dukungan KTP sekarang. Dukungan sekarang bukan seperti 2012 cuma kasih KTP. Sekarang harus ngisi formulir. Nama alamat nomor telepon tandatangan basah, emangnya gampang. Itu ngisi form lho," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (17/9/2015).
Ahok mengatakan kalau dia punya niat mencari simpati dan dukungan warga Jakarta untuk maju lagi ke pemilukada, Ahok pasti tak akan menggusur pemukiman penduduk di bantaran Kali Ciliwung dan lapak pedagang kaki lima karena kebijakan tersebut bisa membuat orang membencinya.
Selain itu, kata Ahok, bisa saja dia tetap membiarkan program Kartu Jakarta Pintar seperti dulu, dimana pemegang kartu bebas menarik uang secara tunai. Tapi, Ahok tak melakukan itu, dia mengubah sistem untuk mencegah penyalahgunaan kartu dengan resiko dibenci warga.
"Ada orang dulu bilang, 'Pak Jokowi dulu KJP boleh tarik kontan, pas Ahok nggak boleh tarik satu sen pun, orang maki-maki Ahok. Nih payah Ahok beda sama Jokowi, makanya dulu kita pilih Jokowi bukan pilih ahok, kurang ajar, mempersulit kita,'" kata Ahok menirukan makian warga yang pernah ia terima.
"Nah kalau gitu mending KJP itu 548 ribu gue kasih KJP bisik-bisik (biar pilih saya lagi) terus saya datang. Tapi pernah nggak saya datang bagiin KJP ke kampung-kampung? Nggak pernah toh," Ahok menambahkan.
Ahok menegaskan dia tidak bukan tipe politisi yang menghalalkan segala cara untuk bisa menjadi kepala daerah.
"Kayak kemarin hari anak nasional ada anak sma bilang gini ‘Pak saya mau tanya sama bapak kenapa KJP gak boleh tarik kontan?’ Saya bilang siapa yang ngajarin kamu? ‘Bapak saya.’ Bilang bapak lo kurang ajar bapak lo gue bilang, aku gituin. Nah, kalau kita gituin ilang dong satu pemilih saya," kata Ahok.
Kecurigaan Syahrial ada upaya menggalang dukungan dari driver Gojek berawal ketika Pemerintah DKI Jakarta tidak menindaktegas kehadiran Gojek. Gojek berada di bawah PT. Gojek Indonesia, perusahaan penyedia jasa layanan transportasi yang menggunakan armada ojek sepeda motor berbasis aplikasi mobile.
"Saya dengar-dengar, katanya ada salah satu calon gubernur incumbent ingin maju dari independen dia membutuhkan KTP. Jangan-jangan ini penyebab kenapa pemerintah biarkan (Gojek) beroperasi," kata Syahrial di gedung DPRD DKI Jakarta, kemarin.
