Infografis
Suara.com - Fraksi Demokrat-PAN DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi Jakarta mengevaluasi program relokasi warga.
"Fraksi Demokrat-PAN juga meminta kepada pihak eksekutif untuk melakukan evaluasi atas program relokasi lahan dan hunian dengan tindakan yang lebih manusiawi kepada para warga yang akan dilakukan relokasi," kata anggota DPRD Fraksi PAN Bambang Kusmanto ketika menyampaikan pandangan umum atas pidato Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2014 di ruang paripurna gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (15/9/2015).
Bambang menambahkan kalau pemerintah lebih mengutamakan negosiasi, gesekan antara aparat dan warga seperti yang pernah terjadi di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, tidak akan terjadi lagi.
"Sehingga tujuan utama program relokasi dapat betul-betul terselenggara secara manusiawi dan humanis pada warga masyarakat yang berhak mendapatkan hunian yang layak," ujarnya.
"Karena dalam melakukan relokasi, bukan sekedar memindahkan manusia dengan paksa, namun memindahkan seluruh akar nilai-nilai kehidupan yang dibangunnya bertahun tahun, baik itu yang bersifat sosial, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya," Bambang menambahkan.
Bambang tidak ingin Pemprov DKI keluar dari visi dan misi yaitu Jakarta Baru lantaran merelokasi warga tanpa mengikuti aturan.
"Sehingga jangan sampai tindakan yang dilakukan Pemprov DKI keluar dari visi - misi, Jakarta Baru, modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan, dan dengan pemerintah yang beriorentasi pada pelayanan publik," kata Bambang.
