Infografis
Business Development Manager PT. Hewlett-Packard Indonesia Habib Mohamad dipanggil penyidik KPK, Selasa (15/9/2015). Habib akan dimintai keterangan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan e-KTP yang menjerat tersangka Sugiharto.
"Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka S," kata Pelaksana Harian Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK Yuyuk Andriati.
Sebelumnya, Habib sudah beberapa kali dimintai keterangan penyidik KPK, seperti pada 10 September 2014 dan 10 Juni 2015.
Belum diketahui apa yang kembali dicari penyidik dari Habib kali ini.
Habib diduga tahu banyak soal pengadaan teknologi informasi dalam proyek senilai Rp6 triliun yang dinilai merugikan keuangan negara sebesar Rp1,12 triliun. Dalam catatan KPK, proyek tersebut tidak memiliki kesesuaian dalam teknologi yang dijanjikan dalam kontrak tender dengan yang ada di lapangan.
Dalam kasus ini, KPK baru menjerat Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri Sugiharto sebagai tersangka pada 22 April 2014. Dia bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen proyek tersebut.
Sugiharto dikenai Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
"Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka S," kata Pelaksana Harian Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK Yuyuk Andriati.
Sebelumnya, Habib sudah beberapa kali dimintai keterangan penyidik KPK, seperti pada 10 September 2014 dan 10 Juni 2015.
Belum diketahui apa yang kembali dicari penyidik dari Habib kali ini.
Habib diduga tahu banyak soal pengadaan teknologi informasi dalam proyek senilai Rp6 triliun yang dinilai merugikan keuangan negara sebesar Rp1,12 triliun. Dalam catatan KPK, proyek tersebut tidak memiliki kesesuaian dalam teknologi yang dijanjikan dalam kontrak tender dengan yang ada di lapangan.
Dalam kasus ini, KPK baru menjerat Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri Sugiharto sebagai tersangka pada 22 April 2014. Dia bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen proyek tersebut.
Sugiharto dikenai Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
