Infografis
Suara.com - Dewan Pengurus Nasional Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (DPNIKAPTK) bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Mereka datang setelah Ahok mengusulkan pembubaran Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke Presiden RI Joko Widodo beberapa waktu lalu.
"Sengaja kita datang menemui Gubernur untuk bisa (menanyakan usulannya itu), rupanya dalam dialog merupakan konteks dan kontennya dan isinya, itu lebih dalam konteks rencana kebijakan, yaitu tentang moratorium Pegawai Negeri Sipil," kata Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Keluarga Alumni Perguruan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Djohermansyah Djohan, Senin (14/9/2015).
Menurut Djohermansyah, apabila tidak ada penerimaan PNS di seluruh Indonesia, tapi IPDN masih bisa masuk maka Ahok menilai tidak adil.
"Kalau IPDN masih terus menerima mahasiswa berarti Pak Gubernur menilai itu nggak fear nggak adil. Sebab yang lain kan nggak ada stop (penerimaan PNS). Jadi semua isi pemerintahaan termasuk DKI masak anak IPDN semua," kata dia.
"Jadi saya kira kalau dengan gitu konteksnya maka clear, maka nggak ada beliau (Ahok) mengusulkan pembubarn IPDN. Tapi dalam rangka ada gagasan kebijakan. Ini soal keadilan aja, saya paham beliau lah," Djohermansyah menambahkan.
Djohermansyah yang merupakan alumni IPDN menyatakan siap memberikan masukan kepada petinggi IPDN, agar kelemahan yang ada di isntitusi tersebut dapat dibenahi.
"Tapi juga beliau (Ahok) mengungkapkan faktanya banyak alumni yang membantu beliau di jabatan-jabatan yang strategis. Di Kepala PTSP Pak Edy Junaedi, Kepala Dinas Perhubungan Andri Yansyah dan sebaginya," jelas dia.
