Infografis
Suara.com - Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai ada 2.000 oknum mafia yang memanfaatkan program Rumah Susun (Rusun) untuk mendapatkan keuntungan.
Ahok menjelaskan, saat ini Pemprov DKI telah membuat standard operating procedure (SOP) untuk penghuni Rusun. Dalam aturan tersebut menegaskan, siapaun penghuni rusun harus memiliki KTP beralamat Rusun. Namun, masih banyak yang belum berganti alamat.
"Saya udah bikin SOP, siapapun yang pindah rusun harus ganti alamat rusun. Sehingga buka rekening bank langsung tercantum alamat rusun. Tapi nggak mau, masih main," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (14/9/2015).
"Dapat namanya hampir 2.000 yang main seperti itu. Kamu kalau lima juta sudah dapat Rp10 miliar," Ahok menambahkan.
Menurut Ahok, banyak pegawai di dinas terkait yang masih bermain. Sebab banyak warga di Rusun alamat tinggalnya tidak sesuai.
"Orangnya tidak ganti KTP Rusun tapi banknya dibikinin. Makanya saya teken kemarin. Saya tidak mau tahu siapapun yang punya rekening bank kalau alamatnya nggak sesuai Rusun diusir," jelasnya.
Ahok juga telah menginstrusikan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta untuk mengecek seluruh penghuni rusun yang KTP-nya belum beralamat Rusun.
"Misalnya kamu dapat pindah dari Muara baru ke Marunda, udah jadi KTP Marunda. Udah dapat rusun eh kamu pindah keluar lagi dari Marunda, dapat duit lagi di situ. Yang Marunda ganti lagi. Berarti kamu jual kan? Masuk orang baru," kata Ahok.
"Jadi dari 2013-2014 mereka main. Ini kayak mafia rusun. Hampir 2.000 yang main," jelas Ahok.
