Pengamat: Zulkifli Bohong Bilang PAN Tak Ada Deal

Minggu, 13 September 2015 | 15:44 WIB
Pengamat: Zulkifli Bohong Bilang PAN Tak Ada Deal
Ketua MPR Zulkifli Hasan beserta artis Ibu Kota menggelar acara SOTR, (14/7). (Suara.com/Ismail)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Pengamat komunikasi politik Tjipta Lesmana menyebut Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bohong ketika mengatakan tidak ada deal apapun di balik keputusan PAN bergabung koalisi partai pendukung pemerintah Presiden Joko Widodo.

"Pada waktu Zulkifli Hasan mengumumkan itu dia bilang nggak ada deal, bohong sebetulnya. Pasti sudah ada deal," kata Tjipta dalam diskusi di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta, Minggu (13/9/2015).

Tapi, Tjipta meyakini waktu dekat akan ketahuan deal politik antara PAN dan pemerintah.

"PAN dapat dua atau tiga kursi (di pemerintahan)," kata Tjipta.

Deal politik PAN makin kentara ketika Ketua Majelis Pertimbangan PAN Soetrisno Bachir datang ke Istana untuk menjadi Ketua Umum Ekonomi dan Industri Nasional. Tapi, menurut Tjipta, Soetrisno tidak tepat menduduki jabatan itu.

"Jokowi keliru mulu nempatin orang-orang, seperti Soetrisno Bachir, mendengar itu saya sedih, apa kapasitas dia," ujar Tjipta.

Seperti diberitakan sebelumnya, PAN menyatakan resmi bergabung dengan barisan pendukung pemerintah pada Rabu (2/9/2015).

Zulkifli Hasan menyatakan tidak ada deal soal jatah menteri.

"Kita itu menjadi vitamin agar memberikan sinyal kuat (perekonomian). Itu saja," kata Zulkifli di DPR, Jumat (11/9/2015).

Zulkifli bercerita Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri mengatakan pada Zulkifli supaya tidak ada lagi pengkotak-kotakan dan sudah saatnya memperbaiki sistem ketatanegaraan dengan cara bersama-sama.

"Kalau kita masih pakai baju terkotak-kotak susah. Karena membicarakan bangsa harus ada kebersamaan, saling percaya. Saya percaya, KMP-KIH itu kan pemimpinnya negarawan," ujar dia.

Zulkifli mengaku tidak memberikan nama kader PAN kepada Presiden Jokowi untuk dijadikan menteri karena Jokowi punya hak prerogatif untuk memilih menteri.

"Jadi nggak ada deal-deal-an, emang acara new deal. Yang penting kita aman, kita bisa bicara sama-sama, tidak ada lagi KIH-KMP, tapi bicara dalam kerangka bangsa bersama-sama. Soal nanti kompetisi, nanti lagi 2019," ujar dia.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI