Infografis
Suara.com - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan tidak ada deal soal jatah menteri menyusul sikap PAN yang mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kita itu menjadi vitamin agar memberikan sinyal kuat (perekonomian). Itu saja," kata Zulkifli di DPR, Jakarta, Jumat (11/9/2015).
Dia bercerita, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri mengatakan pada dirinya, supaya tidak ada lagi pengkotak-kotakan dan sudah saatnya memperbaiki sistem ketatanegaraan dengan cara bersama-sama.
"Kalau kita masih pakai baju terkotak-kotak susah. Karena membicarakan bangsa harus ada kebersamaan, saling percaya. Saya percaya, KMP-KIH itu kan pemimpinnya negarawan," ujar dia.
Zulkifli mengaku, tidak memberikan nama kadrrnya kepada Presiden Jokowi untuk dijadikan menteri karena Jokowi punya hak prerogatif untuk memilih menteri.
"Jadi nggak ada deal-dealan, emang acara new deal. Yang penting kita aman, kita bisa bicara sama-sama, tidak ada lagi KIH-KMP, tapi bicara dalam kerangka bangsa bersama-sama. Soal nanti kompetisi, nanti lagi 2019," ujar dia.
PAN dikabarkan mendapa jatah menteri setelah Ketua Majelis Pertimbangan Partai PAN Soetrisno Bachir ke Istana untuk membicarakan Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN). Menurut Zulkifli, tidak ada urusannya antara kabinet dengan kedatangan Soetrisno Bachir ke Istana.
"Mas Tris (Soetrisno Bahir) itu timses Pak Jokowi, ya sudah teman lama pendukung Pak Jokowi waktu pilpres. Jadi kalau ada KEIN ya Mas Tris ingin selesaikan juga membantu Pak Jokowi agar mendapat masukan-masukan mengenai ekonomi dan industri bagus sekali. Memang sebelum terpilih, presiden sudah dekat dengan Mas Tris. Dan, Komite itu kan di luar pemerintah," papar Zulkifli.
