Infografis
Suara.com - Wakil Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat berbeda pandangan dengan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama soal pembubaran Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
Menurut Djarot, tidak semua lulusan IPDN rusak dan tidak benar sehingga sekolahnya perlu dibubarkan.
"Itu urusannya Kemendagri (kalau IPDN mau dibubarkan atau tidak). Tapi kalau menurut saya tidak semua alumni IPDN itu jelek korup. banyak juga lulusan IPDN yang jadi pejabat," kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (8/9/2015).
Djarot menyarankan agar Ahok melaporkan ke lembaga penegak hukum apabila menemukan pejabat pemerintah alumni IPDN yang korup.
"Jadi prinsipnya sebaiknya kita tangkap tikusnya, jangan bakar rumahnya, kalau ada alumni (misalnya) Universitas X korupsi ketangkep masuk penjara, kan universitasnya nggak dibubarkan?" kata Djarot.
Selain mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo agar IPDN dibubarkan, Ahok juga menuding lulusan IPDN selama ini banyak yang pekerjaannya cuma mengumpulkan duit untuk menyogok oknum jaksa.
"Suka kumpul-kumpulin duit, untuk bisa lapor oknum jaksa, karena takut diperiksa, lapor ke oknum inspektorat kumpul duit, saya sudah tahu," kata Ahok di Balai Kota DKI, Jumat (4/9/2015).
Dia juga mengatakan tak pernah memakai ajudan dari lulusan IPDN dan berlindung di balik Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
"Menurut saya Undang-Undang ASN sudah tidak memberikan keistimewaan kepada IPDN. Nah Undang-Undang ASN sudah berbicara swasta pun masuk," kata Ahok.
