Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani berharap tidak ada revisi UU MD3 dengan tujuan kocok ulang pimpinan DPR. Usulan itu muncul sejalan dengan adanya dugaan pelanggaran etika yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon lantaran menemui salah satu calon presiden Amerika Serikat Donald Trump di New York.
"Saya kira gini, suasana di DPR kan sudah kondusif, dengan berbicara makin hari makin bertambah makin kompleks. Saya kira kita harus menjaga kondusivitas, harapan masyarakat kepada dewan kan cukup besar dengan posisi dewan yang sangat strategis, di tengah tengah kehidupan masyarakat yang makin berat," ujar Muzani di DPR, Selasa (8/9/2015).
Muzani berharap jangan sampai upaya merealisasikan kocok ulang pimpinan DPR malah mengganggu persaudaraan yang mulai terjalin di DPR.
Kasus pertemuan Setya Novanto dan Fadli menemui Donald Trump dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan karena dianggap melanggar etika. Mereka dianggap melakukan pertemuan di luar kewenangan.
Tapi menurut Muzani yang dilakukan Setya dan Fadli merupakan bagian dari tugas. Bila pun ada perbincangan bisnis saat pertemuan, menurutnya, itu lumrah.
"Apa yang dilakukan mereka sudah menjadi tugas yang direncanakan. Apalagi biasanya DPR beberapa kali bertemu di dalam kunker sekalipun bertemu beberapa perusahaan, yang berhubungan dengan kepentingan komisi kita. Ngecek misalnya yang berhubungan dengan Komisi I beberapa kali kunjungan ke Pindad atau perusahaan lain untuk mengecek kesiapan perusahaan itu. Dulu ngecek perusahaan Leopard ke Jerman, untuk mengecek persiapan perusahaan itu. Kalau saya lihat pertemuan itu karena Donald Trump akan berinvestasi," tutur anggota Komisi I DPR.
