Infografis
Suara.com - Jaksa Agung H.M. Prasetyo menganggap upaya penggeledahan terhadap PT Victoria Securities Indonesia (VSI) telah sesuai prosedur. Menurutnya, hal itu dilakukan, karena pihaknya mendapatkan laporan indikasi dugaan korupsi terkait penjualan cessie atau jaminan hak tagih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
"Tindakan penggeledahan, kami lakukan penuh tanggung jawab. Masalah kenapa hanya Victoria? Karena kami menerima laporan adanya indikasi korupsi pada VSI," kata Prasetyo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (7/9/2015)
Menurutnya, penanganan kasus tersebut juga telah lama diusut Kejagung sebelum diambil alih dari Kejaksaan Tinggi DKi Jakarta.
"Ini cukup lama kami tangani, awalnya ditangani Kejati DKI Jakarta kemudian akhirnya diambil alih oleh satgasus Kejagung. Saya harap yang kami lakukan benar-benar untuk kepentingan bangsa dan negara," katanya.
Meski demikian, Prasetyo belum bisa memastikan kapan kasus ini bisa diselesaikan secara tuntas.
"Kami tidak pernah ada target. Target, kalaupun ada sekedar menjadi tolak ukur kinerja yang akan dicapai berkaitan dengan pengajuan anggaran," katanya.
Sebelumnya, Jaksa Agung memenuhi panggilan pimpinan DPR di komplek Parlemen, Senayan, Jumat lalu (21/8/2015). Dalam pertemuan itu, pimpinan DPR menanyakan masalah perkara dugaan korupsi penjualan cessie tersebut.
Rapat juga membahas mengenai penggeledahan kantor PT Victoria Investama (VI) dan PT Victoria Sekuritas Indonesia (VSI) yang diduga terafiliasi dengan Victoria Securities Internasional Corporation (VSIC).
Dia menuturkan, DPR meminta informasi mengenai penanganan kasus tersebut. Mengingat banyak pihak-pihak yang menyalahkan penindakan kasus oleh Kejaksaan.
"Ketika mereka (DPR) tanyakan ke kami, ya kami jelaskan," terangnya.
