Infografis
Suara.com - Tidak banyak yang kenal dengan Hana Hikoyabi, perempuan asal Papua yang berjuang untuk kesetaraan gender di tanah kelahirannya itu. Media lumput memberitakan prestasinya. Namun di Papua, namanya menggaung dengan julukan 'Kartini dari Papua'.
Hana Hikoyabi meraih SK Trimurti Award 2015 karena dedikasinya di bidang jurnalistik. Penghargaan itu diberikan di Acara puncak peringatan HUT AJI ke-21 di Gedung Pusat Perfilman H. Usmar Ismail di Jl. Rasuna Said kav. C-22, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (4/9/2015) malam.
Hana lahir di Jayapura, 7 Juni 1966. Perempuan anak keempat dari 8 bersaudara itu mempunyai 3 orang anak dari pernikahannya dengan Marthen Sarwom. Anak Hana ada yang bersekolah dan bekerja di Jakarta. Ibu dari Aprilia Sarwom, Soleman Sarwom, dan Jacki Sarwom itu lulusan ilmu keguruan pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Cenderawasih. Dia juga menyelesaikan pendidikan S2 di kampus yang sama namun mengambil Master Kebijakan Publik.
Empat tahun setelah lulus kuliah S1, Hana mendaftarkan diri sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS), dan dia diterima. Anak dari pasangan Soleman Hikoyabi dan Hermina Matui Hikoyabi itu ditempatkan di Lembaga Permasyarakatan Anak Kelas IIA Tangerang, Banten di tahun 1996 sampai 1998.
Sekembalinya ke Papua dia diangkat jadi PNS dan menjabat sebagai sekertaris pribadi Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Provinsi Papua. Dia berkarier sebagai PNS di Kanwil Dehukham sampai 2005.
Saat menjadi PNS itu lah, Hana mendirikan Tabloid Suara Perempuan Papua di tahun 2004. Hana merasa terpanggil melihat anak-anak dan perempuan di provinsi kelahirannya yang tidak diperhatikan negara. Berbagai diskriminasi dihadapi perempuan di Papua. Mulai dari aturan adat sampai ke sosial masyarakat.
"Kekerasan terhadap perempuan hampir di semua sektor. Kesehatan, lingkungan, hak politik, hak ekonomi, di birokrasi," cerita Hana kepada suara.com, Jumat (4/9/2015) kemarin.
Perempuan yang saat ini masih aktif menjadi PNS dan menjabat sebagai Kepala Bappeda Kabupaten Jayapura itu mengatakan ingin mengubah pandangan masyarakat Papua untuk bisa memperlakukan perempuan lebih 'manusiawi'. Bersama teman-temannya di Tabloid SPP, Hana menyebarkan tulisan-tulisan tentang hak perempuan dan anak.
"Kita menulis membangun perspektif bersama. Membagikan tulisan ke kepala suku. Misal tulis tentang sagu, ikan dan motif. Tapi disisipkan kata-kata kunci. Misalnya ada makanan banyak. Lelaki akan mendapatkan lebih banyak makanan, sementara perempuan sedikit. Kita tulis, bagaimana bisa mendapatkan gizi? Kan perempuan harus mengurus anak. Kalau perempuan nggak banyak makan sagu dan daging. Bagaimana generasinya bagus? Siapa yang bantu tanam sagu, bantu perang, bangun rumah? kata mantan anggota Majelis Rakayat Papua itu.
Meski menjadi PNS dan mengkritik kebijakan pemerintah tentang keberpihakan ke perempuan, Hana tetap kritis. Bahkan dia pernah mengkritik keras kebijakan kuota PNS yang banyak diisi oleh orang non Papua di Kanwil Kumham Papua. Dia berani merombak susunan PNS hingga 70 persen diisi oleh orang Papua asli.
"Tapi akibatnya pangkat saya dihambat. Pangkat saya sekarang masih rendah. Teman-teman saja itu sekarang sudah 4B saya baru 3A. Saya sadar itu risiko. Tapi apa yang saya lakukan berguna untuk banyak orang, dan ada risiko. Saya enjoy dan puas. Tapi tidak menguntungkan untuk saya," ceritanya.
Menjadi PNS dan mempunyai jabatan tidak membuat Hana berhenti menulis Sekarang dia tetap menulis di media yang dia dirikan, meski sudah tidak aktif terlibat. Tabloid Suara Perempuan Papua beredar tiap 2 minggu sekali dengan jumlah cetak sebanyak 2.000 eksemplar. Tabloid itu disebar ke seluruh Papua dan Papua Barat dan selalu ditunggu.
"Kalau pada nggak dapat dan habis, mereka datang ke kantor dan meminta sisa percetakan," kisahnya.
