Infografis
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan merombak dan mengganti kembali pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Rencananya Ahok akan melantik pejabat esolon baru pada akhir pekan.
"Hari Jumat ini (4/9/2015), saya mau lakukan pelantikan lagi. (Pejabat) eselon 2, 3 dan 4," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (2/9/2015).
Ahok menilai banyak pejabat PNS DKI yang bekerja tidak maksimal serta masih ada yang menyalahgunakan anggaran. Salah satunya, oknum PNS yang memotog gaji pekerja harian lepas (PHL) di Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Daerah DKI, Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI, Dinas Tata Air dan Dinas Kebersihan.
"Oknum PNS ini sering menjual nama mandor untuk memotong gaji PHL. Kemarin juga sudah saya copot satu set direksi Bank DKI. Karena kasus kartu identitas di rumah susun. Mereka tidak mau masukkan nama penghuni," kata Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur itu hanya memastikan kalau eselon I atau setara dengan Sekertaris Daerah tidak diganti.
"Jumlah banyak, ada yang satu dinas saja bisa puluhan, cuci gudang kita. Bisa ratusan (yang akan diganti). Eselon 1 belum, lagi nunggu aja ini, (soalnya) eselon 1 mau ngangkat susah, harus dari preaiden," kata Ahok.
Menanggapi hal itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Agus Suradika membenarkan hal tersebut. Hanya saja ia belum bisa menjelaskan berapa pejabat di DKI yang akan diganti Ahok.
"Jumlahnya masih proses lah. Nanti saya kasih tahu Jumat pagi ya. Ini sekarang masih proses Baperjab (Badan Pertimbangan Jabatan). Besok juga mungkin masih Baperjab. Paling nggak Jumat pagi baru ketahuan lah," jelas Agus.
Pejabat eselon II yang pasti akan diganti yakni, Haris Pindratno. Sebab dia sebelumnya telah mengundurkan diri dari jabatan Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI.
Sementara pejabat eselon III yang dilantik ada Kepala Suku Dinas, Kepala Bidang, serta Kepala UPT. Meski demikian, Agus tidak menjelaskan nama-nama pejabat yang akan dilantik itu.
"Ada dua pejabat dari eselon II lagi yang sedang dievaluasi. Saya masih belum bisa jelaskan hasilnya sekarang. Perombakan ini dilakukan karena ada pejabat yang mundur. Kemudian kedua karena kinerjanya lambat," kata Agus.
