Infografis
Suara.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mengaku belum tahu tahu kepastian kabar Kepala Badan Reserse dan Kriminal Komisaris Jenderal Budi Waseso akan dicopot.
"Aku nggak tahulah (pencopotan itu). Karena itu kan terserah pimpinan Polri," kata Yasonna di DPR, Rabu (3/9/2015).
Beredar isu Budi Waseso akan dicopot karena dia dianggap berkontribusi membuat gaduh situasi perekonomian, antara lain dengan upaya mengungkap kasus dugaan korupsi pengadaan mobile crane di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
"Tapi saya kira terlepas dari apa namanya bisa saja disebut menimbulkan kegaduhan tapi ada beberapa hal hanya soal teknis, tapi Budi menurut saya melakukan penegakan hukum di bawah kepemimpinannya banyak kasus yang dibongkar. Hanya mungkin barangkali ada hal-hal yang perlu mungkin tata caranya saja. Tapi saya kira kita harus apresiasi penegakan hukum, hanya bagaimana teknis dan caranya," kata Yasonna.
Lebih jauh, Yasonna mengatakan saat ini kondisi ekonomi nasional sedang tidak baik. Itu sebabnya, kata dia, proses hukum harus berjalan tanpa membuat kegaduhan dan mengganggu perekonomian.
"Jadi saya tetap penegakan hukum dilakukan tetapi barangkali ada cara-cara ya silent revolution ya atau apalah," kata dia.
Budi Waseso membantah isu turut berkontribusi membuat gaduh situasi perekonomian.
"Tidaklah, masa saya bikin gaduh. Saya konsen penegakan hukum, yang memberitakan kan teman-teman wartawan," kata Budi Waseso di Bareskrim Mabes Polri.
Budi Waseso menegaskan Bareskrim menangani berbagai kasus dugaan korupsi murni didasari niat menegakkan hukum, tidak ada kepentingan politik.
"Saya murni penegakan hukum, tidak ada kaitan dengan yang lain," ujarnya.
Menurut Budi Waseso sepak terjangnya selama ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum.
"Penegakan hukum ada aturannya, ada undang-undangnya, tidak boleh semau-maunya," katanya.
Ketika ditanya lagi mengenai isu motif rencana pencopotannya karena dia hendak membongkar rahasia seorang pejabat dalam sebuah perkara, Buwas membantah.
"Tidaklah, kami kan tahu yang patut dirahasiakan. Kepentingan negara tetap dirahasiakan," kata Budi Waseso.
