Selain itu, di Parlemen sendiri nanti bisa dinilai oleh publik tentang usulan kebijakan pemerintah yang digodok di parlemen. Dia menyebut, banyak kebijakan pemerintah yang tidak prorakyat dna nyatanya itu ditolak KMP dan didukung KIH.
"Publik sudah cerdas. Publik akan lihat usulan kebijakan pemerintah yang tidak propublik dan tidak diterima KMP tapi malah KIH menerima. Nanti kreditnya untuk KMP," ujar Mardani.