Nasdem Sudah Menduga Sejumlah Nama Gagal Masuk Delapan Capim KPK

Selasa, 01 September 2015 | 16:36 WIB
Nasdem Sudah Menduga Sejumlah Nama Gagal Masuk Delapan Capim KPK
Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) [suara.com/Oke Atmaja]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat Patrice Rio Capella memuji delapan nama calon pimpinan KPK yang diserahkan panitia seleksi kepada Presiden Joko Widodo, hari ini.

"Dari delapan nama itu, tentu pilihan pansel yang terbaik. Nama-nama yang dimasukkan itu sudah sesuai fit and proper test dan keahlian yang mereka miliki. Yang sudah dipilih pansel itu yang terbaik. Nama-nama bagus, menjanjikan," kata Rio di DPR, Selasa (1/9/2015).

Delapan nama tersebut berasal dari sembilanbelas calon.

Rio enggan berspekulasi mengenai alasan pansel tidak meloloskan sejumlah tokoh besar.

"Beberapa nama yang kita anggap mungkin ada persoalan, ternyata memang tidak masuk," ujar anggota Komisi III.

Delapan calon pimpinan KPK dibagi menjadi empat yang berkaitan dengan pencegahan; yang berkaitan dengan penindakan; yang berkaitan dengan manajemen; dan yang berkaitan dengan supervisi, koordinasi, dan monitoring. Diharapkan ada kombinasi dari empat hal itu.

Pertama yang berkaitan dengan pencegahan: 1. Saut Situmorang, ini Staf Ahli Kepala BIN; dan Surya Chandra, ini Direktur Trade Union Rights Centre dan Dosen Fakultas Hukum Unika Atmajaya.

Kedua yang berkaitan dengan penindakan: 1. Alexander Marwatta, Hakim Adhoc Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan 2. Basaria Panjaitan, Widyaiswara Madya Sespimti Polri.

Ketiga yang berkaitan dengan manajemen: 1. Agus Rahardjo, mantan Kepala LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah); dan 2. Sujanarko, Direktur Pembinaan Jaringan Kerjasama Antar Komisi dan Instansi KPK.

Keempat yang berkaitan dengan Supervisi, Koordinasi, dan Monitoring: 1. Johan Budi Sapto Pribowo, Plt Pimpinan KPK; dan 2. Laode Muhamad Syarif, Rektor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Senior Adviser Partnership for Governance Reform in Indonesia.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI