Infografis
Suara.com - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sempat mengungkapkan keluhannya kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal Pilkada serentak. Terutama di Kota Surabaya yang hanya 1 pasangan calon.
Risma mengeluh kepada Mega jika Pilkada harus diundur 2017. Curhat itu disampaikan lewat sambungan telepon.
"Contohnya Surabaya, Risma telepon saya menanyakan bagaimana jika tak ada lawan dan harus tunggu 2017. Saya bilang harus taat aturan, meski itu aturan apa itu," Megawati di DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (27/8/2015).
Megawati menilai aturan yang dibuat KPU kurang bagus. Sebab apabila dalam satu daerah tidak ada lawannya saat Pilkada, maka pemilihannya tersebut akan ditunda pada tahun 2017 mendatang.
"Aturan itu ada dua, aturan bener dan ada yang dibuat buat. Aturan apa itu karena mengapa korbankan kepentingan rakyat hanya karena gengsi tak bisa buat sebuah solusi," jelas Megawati.
Presiden RI kelima itu menyebutkan dampak dari penundaan Pilkada serentak itu akan mengganggu pelayanan publik. Sebab daerah harus menunjuk pejabat pelaksana tugas kepala daerah. Di sisi lain Plt tidak mempunyai kewenangan pengambilan kebijakan.
"Saya prihatin lihat situasi negeri kenapa persoalan substansial nuansanya dikalahkan hal teknis. Itu yang sampai hari ini saya prihatin, yang harusnya gampang jadi rumit. Saya geleng-geleng kepala, saya tanya KPU lalu bagaimana jika harus Plt karena Plt tak bisa tandatangan hal yang sangat strategis dan urgent," kata Megawati.
Ke depan, Megawati menyarankan kepada lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum tersebut untuk bisa membuat peraturan yang lebih jerih.
"Pertanyaan saya, jika 2017 tetap tak ada lawan masa harus tunggu lagi? Kalau kita ikut aturan rumit akan seperti itu. Coba saja. Penyelenggeara Pemilu harus pikirkan dengan jernih" tegas Megawati.
