Infografis
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menawarkan sebagian kawasan lapangan Monas untuk pembangunan kereta api cepat. Namun dia tidak mengetahui persis perkembangan proyek yang digarap pemerintah pusat itu.
"Saya nggak tahu (perkembangnya sudah sejauh mana). Kereta cepat itu urusan pemerintah pusat ya, kita nggak ikut campur," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (25/8/2015).
Ahok menjelaskan, pihaknya sudah sempat memberikan usulan kepada pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno agar pembangunan stasiun dapat dibangun di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan atau dekat Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat.
"Cuma waktu itu kita usul kepada pusat, kalau bisa ya pakai Manggarai sama Gambir. Kita juga mau kasih kan lahan yang di Monas," kata Ahok.
"Gambir ini kalau misalnya bisa masuk kereta cepat ke Bandung, dia juga kita tambahkan lahan untuk membuat kereta dalam kotanya, nah seperti itu. Minimal Gambir itu ada inter moda, antara yang dari luar kota dan dalam kota," Ahok menambahkan.
Mantan Bupati Belitung Timur itu mengatakan sampai saat ini pemerintah pusat masih menginginkan agar stasiun kereta cepat dapat dibangun di kawasan Halim, Jakarta Timur.
"Waktu itu dia (pusat) usul di Halim, dari Menteri BUMN (Rini Soemarno). Kalau menurut saya Halim itu agak repot. Makanya kita sampaikan (Manggarai)," kata Ahok.
"Kalau Halim, kamu harus bangun intermoda-nya lagi. Tapi kalau di Manggarai kan sudah jadi nih. Ada bus, juga ada dilewatin KCJ, nah semua tumplek di Manggarai, lahannya luas," sambungnya.
Sejauh ini, Jepang dan Cina telah menyatakan minat berinvestasi membangun jaringan kereta cepat. Ahok juga menegaskan saat ini keduanya tengah bertanding menunjukan keunggulan dan kebolehannya agar pemerintah Indonesia menggunakan jasa mereka.
"Kalau ini sedang bertanding antara Cina dan Jepang, yang kereta api cepat," kata Ahok.
