Infografis
Suara.com - Ketua Badan Anggaran DPR, Andi Noor Supit menyebutkan dana pembangunan 7 proyek gedung baru DPR belum masuk anggaran di Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Sehingga DPR harus mengusulkan kembali anggarannya.
"Rapat konsultasi tadi malam, ada pimpinan DPR, Menteri Keuangan dan Banggar, ternyata belum terakomodir. Karena belum terakomodir, kemudian mekanismenya memang harus diusulkan untuk direncanakan," kata Supit di DPR, Jakarta, Selasa (25/8/2015).
Dia menerangkan, Sekretariat Jenderal DPR sudah melakukan kajian untuk program pembangunan ini dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Namun, belum tuntas.
Dia menambahkan, rencana pembangunan ini juga bukan sekali bangun. Namun dilakukan secara multiyears dan bertahap.
"Secara teknsi itu belum selesai. Karena belum selesai tentu tidak bisa dinilai dari sisi apakah ini sudah penuhi krteria untuk dimasukan dalam APBN," terang Politisi Golkar ini.
Supit menambahkan, dari perencanaan yang ada saat ini, kemungkinan anggaran yang digunakan akan bertambah. Sebelumnya, anggaran untuk program ini mencapai Rp 1,7 triliun, kini butuh dana Rp2,7 trilun
"Dari perncanan yang ada, anggaran yang dibutuhkan hampir Rp2,3 triliun atau Rp2,7 triliun untukk multiyears sampai 2018 kalau tidak salah, kalau yang diusulkan Kementerian PU. Sehingga yang akan diutamakan 2015 kalau tidak salah sarana alun-alun demokrasi," ujarnya.
Supit menerangkan dari total dana itu, yang saat ini dibutuhkan adalah Rp600 miliar sampai Rp700 miliar. Anggaran itu diperlukan untuk membangun gedung dan alun-alun demokrasi sebagai skala prioritas.
"Ini baru diajukan Rp600-700 miliar secara keseluruhan sehingga tadi malam Menkeu ingin melihat apakah ada optimalisasi atau tidak, karena memang kita melihat sementara ini ruang fiskalnya agak sedikit karena penerimaan pajak kita lebih rendah kenaikannya dari tahun-tahun sebelumnya. Biasanya 30-40 persen kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya ini hanya dirancang sekitar 5 persen," papar Supit.
