Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais meragukan peran Badan Siber Nasional yang rencananya akan dibentuk pada Oktober 2015.
"Kalau pemerintah mau jalankan badan itu, saya sangsikan efektifitasnya dan jangkauan surveillance dan fungsi keamanan yang mau dicapai," kata Hanafi di DPR, Selasa (25/8/2015).
Hanafi menambahkan Badan Siber Nasional seharusnya menginduk ke salah satu kementerian agar kinerjanya dapat terpantau.
"Kami inginkan untuk pertahanan dan keamanan siber bukan surveillance. Kalau itu terjadi maka akan seperti di Amerika Serikat yaitu wartawan, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat dimata-matai," katanya.
Menurut Hanafi sampai saat ini Komisi I DPR belum diajak bicara pemerintah menyangkut rencana pembentukan Badan Siber Nasional.
"Belum pernah (diajak bicara oleh pemerintah terkait pembentukan BSN), kami hanya tahu dari media dan sumber sekunder," katanya.
Kalau diajak bicara, Komisi I akan memberikan pertimbangan apakah badan tersebut melindungi warga negara atau malah menjadi ancaman.
"Kami pertimbangkan badan siber itu untuk melindungi warga negara atau malah menjadi ancaman," ujarnya.
Lebih jauh, anggota Fraksi PAN mengaku Komisi I memang pernah diajak rapat dengan pemerintah. Namun, katanya, belum ada kesepakatan apa-apa tentang Badan Siber Nasional.
"Tapi sebaiknya dikelola Kemenkominfo, bukan Kemenkopolhukam karena kalau di polkam apapun dianggap sebagai ancaman keamanan padahal tidak semuanya seperti itu," katanya.
