Infografis
Suara.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta mengritik cara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggusur rumah warga di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, hari ini.
"Pemda harus kembali melakukan pendekatan secara persuasif dan manusiawi dan utamakan mereka segera masuk ke rumah susun (baru dibongkar)," kata anggota DPRD DKI Jakarta Prabowo Soenirman kepada Suara.com melalui pesan singkat.
Seperti diketahui, belum semua warga setuju direlokasi ke rumah susun, tapi tetap akan digusur sehingga mereka melawan. Mereka minta kompensasi yang benar-benar pas.
Menurut Prabowo, pendekatan yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kepada warga belum kena sehingga masih ada penolakan.
Terkait dengan jatuhnya korban luka dalam keributan tadi, Prabowo meminta petugas medis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk bisa cepat menanganinya. Bagaimanapun, katanya, mereka adalah warga Jakarta.
"Beri pengobatan buat penduduk yang terluka. Karena semua sudah terjadi dan berjalan," kata Prabowo.
Tadi pagi, Ahok menegaskan bahwa lahan yang sekarang digusur bukan diperuntukkan untuk pemukiman warga. Ahok menekankan bahwa daerah yang selama ini jadi langganan banjir itu tanah milik negara dan dilarang ditempati warga.
Itu sebabnya, kata Ahok, lahan tersebut harus dibebaskan.
"Ya tergantung, anda mau mati apa nggak gitu lho. Sekarang logika saya sederhana, kalau kamu bangun rumah tanpa izin di atas tanah negara, melanggar aturan, kalau saya bongkar, ganti rugi nggak? Nggak tho. Nah sekarang anda duduki tanah negara sekian lama dibongkar anda suruh saya ganti," kata Ahok.
"Makanya sekarang saya udah ngomong sama Pak Kapolda (Tito Karnavian) pilihan kita cuma satu, kita harus tetap tambah pasukan dan bereskan ini. Kalau tidak bisa dibereskan, Jakarta ya kacau aja, dudukin Monas aja kita rame-rame," Ahok menambahkan.
