Infografis
Suara.com - Menko Kemaritiman Rizal Ramli memang memilih berhenti berkomentar terkait tantangannya kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk berdebat terbuka soal mega proyek listrik 35 ribu MW.
Tapi, di balik bungkamnya Rizal, dia malah meminta stafnya untuk membagian tulisan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adhie M Massardi, berjudul ‘Kalau Saja Pak JK Negarawan” saat ditemui wartawan di kantornya, Rabu (19/8/2015).
Berikut isi tulisan Adhie M. Massardi yang juga mantan juru bicara Presiden KH Abdurrahman Wahid:
"Kegaduhan di Kabinet PascaReshuffle"
KALAU SAJA PAK JK NEGARAWAN
Kalau saja Pak JK (Jusuf Kalla) hadir sebagai negarawan, yang tindak-tanduknya hanya demi kemaslahatan rakyat, negara dan bangsa, dan tidak memiliki konflik kepentingan, tak akan muncul kegaduhan politik di level kabinet seperti sekarang.
Pak JK itu kan Wapres, dan pejabat negara paling senior (sepuh) di republik ini. Sesuai usianya, seharusnya lebih bijak dalam menyikapi saran dan gagasan perbaikan pemerintahan, darimana pun datangnya. Sehingga jadi tela& bagi anggota kabinet lainnya. Tidak malah menanggapinya secara emosional.
Pak JK seharusnya memelopori perubahan mental masyarakat yg apabila mendengar “gagasan yg benar”, bukannya segera dilaksanakan, tapi mempersoalkan “siapa dan bagaimana cara menyampaikannya”. Padahal gagasan kebenaran tetaplah gagasan kebenaran, meskipun disampaikan Menko Kemaritiman dengan cara yang dianggap tidak lazim.
Presiden AS Franklin D Roosevelt tidak akan bisa mengakhiri PD II kalau tidak merespon gagasan Albert Einstein, ilmuwan urakan rambut awut-awutan, yang disampaikan hanya lewat surat. Tapi sejarah mencatat, surat itu gagasan bikin bom atom yang kemudian dijatuhkan di Hiroshima & Nagasaki, sebagai penutup PD II.
Bangsa Jepang yang feodalistik tidak akan semaju sekarang kalau tidak merespon gagasan Sakichi Toyoda, anak tukang kayu miskin, pendiri industri otomotif merk Toyota, pendorong Negeri Matahari Terbit menuju negara industri terkemuka di muka bumi.
