Infografis
Suara.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta kemunculan simbol PKI di acara pawai HUT RI daerah Pamekasan, Jawa Timur, diinvestigasi.
"Itu saya minta diinvestigasi menyeluruh, betulkah itu upacara dalam rangka mengingat, atau sekelompok kader komunis yang tentu dalam sistem kita melanggar karena itu dilarang UU?" kata Fahri di DPR, Selasa (18/8/2015).
Kalau hasil investigasi menunjukkan kemunculan simbol tersebut untuk mengingatkan bahwa dulu pernah ada sejarah kekejaman PKI, kata Fahri, itu tidak jadi soal.
"Semua harus diingat. Sejarah jangan dilupakan. Kata Bung Karno jangan sekali-kali melupakan sejarah. Apa yang pernah ada ya kita ingatkan. Tapi konteksnya harus betul-betul itu, jangan terbalik," ujarnya.
Badan Intelijen Negara, kata Fahri, juga harus menjelaskan siapa orang yang berada dibalik peristiwa ini.
"Makanya, pawai itu, yang bawa itu kader komunis apa bukan. Dan, BIN juga harus menjelaskan ini apa," ujar politisi PKS.
Sebelumnya, tim penyidik Polres Pamekasan telah memeriksa 11 orang yang diduga terlibat dalam penyebaran atribut PKI dalam karnaval HUT RI, Sabtu (15/8/2015).
Dari unsur panitia pelaksana karnaval, polisi memeriksa Sekretaris Daerah Alwi serta tiga orang panitia seksi kegiatan.
Sedangkan dari pihak sekolah, polisi telah melakukan pemeriksaan, antara lain kepada Udik Joko Wahyono (54) Kepala SMPN 1 Pamekasan, dan Ali (57) Kepala SMPN 2 Pamekasan yang juga Sekretaris MKKS SMP Pamekasan.
Selain kedua kepala sekolah, polisi juga telah memeriksa Guru SMPN 2 Pamekasan Rudi Joko Purwana yang juga menjabat Ketua Bidang Karnaval MKKS SMP Pamekasan.
Hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan polisi, para terperiksa mengaku mengarahkan siswa membuat atribut dan tokoh PKI untuk ditampilkan dalam karnaval budaya sesuai dengan perintah panitia.
Dalam surat Nomor: 09/PAN.HUT RI/2015 tertanggal 9 Juli 2015 Perihal Peserta Karnaval, Drum Band, dan PBB, para peserta diminta mementaskan peran dan kekejaman PKI.
