Infografis
Suara.com - Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKS Fahri Hamzah menilai upaya pemberantasan hukum di Indonesia hanya bermotif pembentukan citra. Fahri mengaitkan tindakan terhadap bekas Menteri Pertanian Luthfi Hasan Ishaq yang terlibat korupsi daging sapi impor dengan kasus kelangkaan daging sapi di pasar yang terjadi saat ini.
"Misalnya kasus Pak Luthfi, tolong remind lagi itu. Itu kan gila-gilaan kampanyenya. Sampai dihukum 18 tahun. Tapi, mana efeknya pada perbaikan sistem? Tidak ada. Karena ini hanya sandiwara, tidak ada perbaikan sistem," ujar Fahri di DPR, Selasa (11/8/2015).
Menurut Fahri penegak hukum seharusnya melakukan tindakan mitigasi atas peristiwa itu supaya tidak terjadi lagi. Namun, mitigasi tidak dilakukan sehingga peristiwa yang sama terjadi lagi.
"KPK juga tidak bertanggungjawab. Kan akhirnya (kasus Lutfhi) untuk memitigasi proses. Buktinya sekarang (daging sapi) lebih berantakan. Karena apa, karena penegakan hukum korupsi tidak dimaksudnya untuk perbaikan sistem, tapi untuk sandiwara, cari popularitas doang," ujar Fahri.
"Puluhan artis dipanggil. Ini kan tidak mencari fakta tapi drama saja. Akhirnya perbaikan sistem tidak jalan. Coba sekarang, mana kajiannya, analisanya, kenapa tidak dipegang kementerian menjadi dasar keputusan," Fahri menambahkan.
