Infografis
Suara.com - Ketua DPP PKS Aboe Bakar Alhabsyi menilai, hidupnya pasal larangan penghinaan presiden sama seperti kembali kepada pemerintahan kolonial Hindia Belanda.
Sebab, menurutnya, pasal ini dibuat untuk melindungi pemerintahan Kolonial Belanda dari kritik masyarakat.
"Secara historis Pasal ini sejatinya dibuat untuk melindungi Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dari kritikan atau serangan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Tentunya, kita semua tidak ingin kembali lagi pada zaman kelam masa lalu seperti itu," ujar kata Aboe Bakar dihubungi, Jakarta, Minggu (9/8/2015).
Menurutnya, dengan hidup kembalinya pasal ini, ada tiga makna yang perlu ditinjau. Padahal, pasal tersebut sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2006 lalu.
Pertama, menurutnya, upaya menghidupkan kembali pasal ini dapat dikatakan ini upaya melawan konstitusi, karena MK telah menyatakan kaidah pasal tersebut bertentangan dengan konstitusi.
"Kedua, dapat dikatakan pula usulan ini melecehkan MK, karena tidak menghargai putusan lembaga tersebut yang seharusnya memiliki kekuatan final and binding," ujarnya.
Ketiga, bila ini diusulkan oleh seorang presiden, maka presiden telah memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat, yang seharusnya menghormati kewenangan dan posisi MK sebagai lembaga penjaga konstitusi.
Menurutnya, dengan adanya pasal ini, seseorang akan mudah dikenakan pelanggaran tindak pidana. Sebab, selagi unsur delik aduanya terpenuhi, maka tindak pidananya akan mengikuti.
"Harus dipahami bahwa delik penghinaan terhadap kepala negara ini merupakan delik formal dan biasa yang artinya sepanjang unsur-unsur deliknya terpenuhi maka lengkaplah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang," katanya.
"Selain itu, Presiden tidak perlu membuat pengaduan untuk memproses tindak pidana ini ke hadapan hukum. Kepolisian dari sisi hukum dipandang cukup memiliki legal standing untuk langsung memproses tindak pidana ini tanpa menunggu persetujuan dari Presiden," tambah Anggota Komisi III DPR ini.
