Infografis
Suara.com - Badan Pengawas Pemilu meminta DPR segera merevisi Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah. Hal ini untuk mengantisipasi munculnya masalah di tujuh daerah penyelenggara pilkada yang hanya diikuti pasangan calon tunggal.
"Ini kan yang harus disikapi, UU itu harus jelas karena akan banyak manfaatnya," kata Komisioner Bawaslu Nasrullah di gedung Bawaslu, M. H. Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (7/8/2015).
Nasrullah menilai saat ini UU tentang Pilkada masih banyak kelemahan, itu sebabnya harus diantisipasi dan direvisi.
"UU sangat lemah antisipasinya terhadap calon tunggal, misalnya kalau punya dua pasang calon, dan calonnya meninggal seperti bagaimana. Sehingga harus diantisipasi itu," katanya.
Ketua KPU Husni Kamil Manik beberapa waktu lalu mengatakan dalam pertemuan dengan para penyelenggara pemilu, Presiden Joko Widodo mengatakan tak akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk menangani masalah calon tunggal di tujuh daerah.
Tujuh wilayah yang hanya memiliki calon tunggal yaitu Kabupaten Tasikmalaya di Jawa Barat, Kota Surabaya, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Pacitan di Jawa Timur, Kota Mataram di Nusa Tenggara Barat (NTB), Kota Samarinda di Kalimantan Timur, dan Kabupaten Timor Tengah Utara di Nusa Tenggara Timur (NTT).
