Infografis
Suara.com - Ketua Badan Pengkajian MPR Bambang Sadono mendukung upaya pemerintah untuk kembali menghidupkan pasal penghinaan Presiden. Upaya ini sekarang sudah masuk dalam rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan telah diserahkan kepada DPR.
Dihidupkannya kembali pasal tersebut, kata Bambang, bukan tanpa alasan. Alasannya, Presiden sebagai simbol negara harus dihormati.
“Pelecehan kepada siapapun itu sebenarnya nggak boleh, termasuk kepada presiden yang sebagai kepala negara,” kata Bambang dalam seminar nasional bertajuk “Penguatan Dewan Pimpinan daerah dalam Menjaga NKRI di Sunan Hotel Solo, Jawa Tengah, Kamis (6/8/2015).
Dia mengatakan pasal penghinaan Presiden sebelumnya sudah ada. Namun, karena dianggap dapat membungkam lawan politiknya, maka dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tetapi justru sekarang pasal penghinaan presiden tersebut kembali digulirkan.
Adanya penolakan dari berbagai pihak, kata Bambang, itu merupakan hal yang wajar. Sebab, tidak semua kebijakan yang dikeluarkan pemerintah langsung disetujui.
“Kenapa dulu dianggap serius, karena dulu pemerintah itu sangat otoriter. Sehingga melalui pasal itu bisa membungkam lawan politiknya. Makanya dibatalkan dan perlu dilakukan pengkajian ulang,” kata dia.
Jika pasal tersebut dihidupkan kembali, kata Bambang, masyarakat tidak perlu khawatir. Pasalnya, apabila dicantumkan dalam koridor demokrasi pasal Penghinaan Presiden tersebut tetap akan berjalan dengan baik.
“Jangan sampai dengan tidak adanya larangan menghina presiden, dengan sebebasnya masyarakat dapat menghina presiden. Kemudian jangan sampai dari semua kritikan itu berubah menjadi pelecehan. Masak masalah pribadi (presiden) dipersoalkan,” kata dia. (Labib Zamani)
