Infografis
Suara.com - Penyerapan APBD DKI Jakarta tahun 2015 masih di bawah 20 persen. Hingga semester II, penyerapan baru Rp12,22 triliun atau 19,21 persen dari total belanja daerah Rp63,65 triliun.
"Memang pasti (rendah) dan nggak akan maksimal APBD 2015, tapi APBD Perubahan 2015 pasti maksimal. Kenapa perubahan baru saya revisi, karena APBD 2015 ini tidak disusun dengan harga satuan yang benar," ujar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (3/8/2015).
Rendahnya serapan APBD, menurut Ahok, terjadi lantaran sistem e-budgeting belum sepenuhnya diterapkan dan tidak tersusun pada e-musrenbang serta masih adanya permainan oknum satuan kerja perangkat daerah.
"Makanya saya katakan, waktu saya buat pergub itu dasarnya bukan harga satuan, satuan itu dibuat dari versi lama, konsultan lama, segala macem lama, saya biarin terus saya potong. Begitu potong, kan musti di tarik duitnya," kata Ahok.
Ahok mengaku mendapatkan temuan pembangunan GOR yang anggarannya Rp48 miliar. Sedangkan menurut perhitungan Ahok, hanya menghabiskan sekitar Rp35 miliar.
"Terus kalau saya design ulang lagi yang lebih sederhana, barangnya sama Rp25 miliar, artinya dulu ada kecenderungan sengaja mahalin, sengaja design dibuat aneh-aneh rupanya mungkin ada fee. Makanya saya potong," ujarnya.
Ahok menambahkan penyebab rendahnya serapan anggaran juga lantaran kasus semacam itu, pembangunan yang dihentikan atau dikurangi anggarannya.
Untuk itu, pada APBD 2016, Ahok berencana menggunakan e-musrenbang dengan mematok harga satuan yang benar dan sistem rancang bangun akan dikebut.
"Bukan ketakutan (makai anggaran) SKPD kita stop. Karena SKPD sudah saya ancam bagaimana bisa bikin sekolah bikin GOR sampai Rp40-50 miloar. Bikin taman misalnya sampai Rp100 miliar satu wilayah. Mereka selalu berlindung alasannya karena konsultan. Saya bilang itu konsultan abal-abal," ujarnya.
Total keseluruhan nilai APBD 2015 sebesar Rp69,28 triliun. Angka tersebut terdiri dari belanja daerah sebesar Rp63,65 triliun dan dana Penyertaan Modal Pemerintah sebesar Rp5,63 triliun.
