Cek Fakta
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dicecar sekitar 21 pertanyaan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Rabu (29/7/2015). Ahok diperiksa selama lima jam sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan 25 paket uninterruptible power supply di sekolah-sekolah pada APBD DKI tahun 2014.
"Tadi ditanya mengenai riwayat hidup dan macam-macam, mungkin 21 pertanyaan kalau tidak salah," kata Ahok usai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.
Salah satu pertanyaan yang dilontarkan penyidik seputar fungsi dan tugas Ahok ketika menjabat sebagai pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta atau saat pengadaan alat UPS.
"Terus dia tanya tahu nggak KUAPPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara), prosesnya mesti ada memo kesepakatan dengan DPRD. Terus ditanya ada nggak UPS waktu dalam kesepakatan itu, kan tidak ada," kata Ahok.
Ahok menjelaskan bahwa dalam KUAPPAS tertandanya tidak pernah terperinci. Kemudian dalam penganggaran itu selalu ada APBD siluman sebelum e-budgeting.
"Tiba-tiba keluar beda dengan rencana awal," tuturnya.
Ketika ditanya penyidik alasan proyek UPS dalam APBD Perubahan 2014, Ahok mengaku tidak tahu. Menurut Ahok, proyek tersebut tidak masuk dalam prioritas program awal.
"Jadi sebetulnya, DPRD mengatakan ini ada prioritas UPS menyalahi MoU antara Gubernur dan DPRD karena prioritas kami bukan di pendidikan. Yang jadi prioritas adalah penanganan rob, truk sampah, alat berat, dan lainnya. Itu yang mau kami beli termasuk rehab sekolah, cuma rehab sekolah dia takut karena terlalu dekat waktunya, jadi tidak ada itu UPS-UPS itu," katanya.
"Tadi ditanya mengenai riwayat hidup dan macam-macam, mungkin 21 pertanyaan kalau tidak salah," kata Ahok usai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.
Salah satu pertanyaan yang dilontarkan penyidik seputar fungsi dan tugas Ahok ketika menjabat sebagai pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta atau saat pengadaan alat UPS.
"Terus dia tanya tahu nggak KUAPPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara), prosesnya mesti ada memo kesepakatan dengan DPRD. Terus ditanya ada nggak UPS waktu dalam kesepakatan itu, kan tidak ada," kata Ahok.
Ahok menjelaskan bahwa dalam KUAPPAS tertandanya tidak pernah terperinci. Kemudian dalam penganggaran itu selalu ada APBD siluman sebelum e-budgeting.
"Tiba-tiba keluar beda dengan rencana awal," tuturnya.
Ketika ditanya penyidik alasan proyek UPS dalam APBD Perubahan 2014, Ahok mengaku tidak tahu. Menurut Ahok, proyek tersebut tidak masuk dalam prioritas program awal.
"Jadi sebetulnya, DPRD mengatakan ini ada prioritas UPS menyalahi MoU antara Gubernur dan DPRD karena prioritas kami bukan di pendidikan. Yang jadi prioritas adalah penanganan rob, truk sampah, alat berat, dan lainnya. Itu yang mau kami beli termasuk rehab sekolah, cuma rehab sekolah dia takut karena terlalu dekat waktunya, jadi tidak ada itu UPS-UPS itu," katanya.
