Infografis
Suara.com - Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur memutuskan menolak gugatan yang diajukan oleh Koalisi Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM) terkait pembatalan pembebasan bersyarat pembunuh aktivis HAM Munir, Polycarpus Budihari Priyanto.
Menurut Majelis Hakim PTUN yang diketuai oleh hakim Ketua Ujang Abdullah serta didampingi oleh Hakim Teguh Satya Bhakty dan Indrayadi tersebut, perkara yang digugat oleh KASUM tersebut bukanlah obyek persidangan PTUN.
"Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana perkara yang digugat oleh penggugat adalah bukan onyek sidang PTUN, maka kami memutuskan untuk menolak permohonan pihak penggugat. Dengan demikian dibebankan perkara biaya kepadanya," kata Ujang saat membacakan surat putusan di Gedung PTUN Jakarta, Jakarta Timur, Rabu (29/7/2015).
Pollycarpus mendapat pembebasan bersyarat pada Jumat, 28 November 2014. Dia telah menjalani masa tahanan 8 tahun lebih di Lapas Sukamiskin dari vonis 14 tahun penjara yang diterimanya.
Belakangan KASUM menggugat keputusan Menkumham tersebut dengan alasan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yakni, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Juncto Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013, dimana tidak terpenuhinya syarat diterimanya pembebasan bersyarat oleh masyarakat.
Menurut pengacara KASUM, Muhammad Isnur, terdapat dua hal yang menjadi alasan masyarakat tidak menerima pembebasan bersyarat Polycarpus.
Pertama, belum tuntasnya kasus pembunuhan Munir yang salah satunya disebabkan tidak adanya kontribusi Pollycarpus dalam membantu mengungkap dalang pembunuhan.
Kedua, belum tercapainya tujuan pemidanaan terhadap Polycarpus yang tercermin dari sikapnya yang tidak menyesal dan bersalah telah membunuh Munir.
