Infografis
Suara.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta mengkritik sikap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang memberikan bantuan dana atau honor kepada anggota Polri dan TNI yang berniat membantu membersihkan Jakarta.
"Sebaiknya kalaupun mau kasih ya masukin ke hibah. Kan ada hibah ke instansi terkait, nah itu lebih baik secara aturan. Saya kasih contoh, misalnya hibah untuk Kodam kan untuk beresin kali Ciliwung, itu kan kali pemerintah pusat dan pemda nggak bisa sentuh. Tapi kalau nggak diberesin kan akan banjir? Maka kita minta bantuan Kodam," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/7/2015).
Taufik juga menanyakan kebijakan Ahok menyusul Pergub Nomor 138 Tahun 2015 pada 3 Maret 2015 tentang honor buat personil TNI atau Polri apabila membantu pemerintah DKI.
Honor itu sebesar Rp250 ribu per hari untuk setiap orang dan uang makan paling banyak Rp38 ribu per hari untuk setiap orang.
"Nah dia kerja dimana? BKO (Bantuan Kendali Operasi) kan ada ketentuannya. Budgetnya berapa? Memang bisa diprediksi demo tiap hari? Saya khawatir kalau dikasih harga jadinya transportasi dan uang makan. Itu menurut saya double budget. Sebaiknya dimasukan ke hibah itu kalau mau," tegas Taufik.
Politisi Partai Gerindra yang kerap bersebarangan dengan Ahok itu mengaku, nantinya anggota Dewan melalui Komisi A akan memanggil pihak eksekutif terkait kebijakan tersebut.
"Jadi nanti akan dimintai keterangannya (eksekutif) karena kasihan kalau sudah dipakai dan keluar lagi uangnya bagaimana?” katanya lagi.
aufik menyarankan, jika pemerintah DKI ingin membantu TNI Polri lebih baik dimasukan ke dana hibah dan langsung diberikan. Bukan memberikan honor kepada setiap personil TNI/ Polri yang membantu DKI.
"Itu bantuan dari pos sosial ya untuk apa? Memang itu untuk sosial? Sosial ya buat warga miskin. Lebih baik masukin ke dana hibah. Saya cenderung relatif tidak setuju (untuk honor harian TNI Polri) karena itu lebih akan melanggar aturan," tegas Taufik.
