Suara.com - Pemuka agama yang juga dosen filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Franz Magnis Suseno atau Romo Magnis menegaskan semua gereja menolak segala kekerasan.
"Saya belum tahu latar belakang (atas insiden tersebut). Tetapi saya ingin tegaskan bahwa semua gereja-gereja menolak segala kekerasan," kata Romo Magnis menanggapi insiden di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua, dikutip dari Antara, Minggu (19/7/2015).
Menurut Romo Magnis yang juga pakar etika politik, peristiwa pembakaran di Tolikara harus ditindak secara tegas oleh aparat hukum.
"Kami tidak mengizinkan kekerasan, ini harus ditindak. Dan pada prinsipnya, pelaksanaan ibadah tidak boleh dibatasi," kata Romo Magnis.
Romo Magnis juga mengaku merasa janggal atas dengan peristiwa pengrusakan rumah ibadah tersebut yang merupakan kejadian pertama di Papua. Selama ini, lanjut Romo Magnis, tenggang rasa antar umat agama di Papua terjalin dengan baik.
"Ini aneh, baru pertama kali terjadi. Mengapa? Harus ditelusuri," ujarnya.
Lebih lanjut, ia pun meminta pemerintah segera bertindak cepat dan memastikan agar insiden tersebut tidak terulang.
Bahkan, tambahnya, pemerintah bisa membentuk tim khusus apabila memang diperlukan. Namun yang terpenting, menurut Romo Magnis, harus melibatkan orang-orang Papua.
"Pemerintah harus melibatkan orang-orang bersangkutan terutama di Papua dan bersama-bersama memastikan apa penyebab peristiwa itu terjadi agar sesuatu seperti itu tidak terulang. Di Papua belum pernah terjadi sebelumnya, Papua jangan seperti di Jawa," tutur Romo Magnis.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin mendesak pemerintah mengusut tuntas motif kerusuhan di Distrik Karubaga. Dengan demikian, akar masalahnya ketahuan dan bisa diselesaikan.
"Saya minta jajaran Menteri Polhukam (Politik Hukum dan Keamanan) untuk turun kesana dan melihat secara langsung permasalahannya," kata Aziz kepada Suara.com.
Aziz mengatakan kerusuhan di Tolikara tidak bisa dilihat hanya secara parsial atau sekedar peristiwa kerusuhan.
"Kasus ini jangan dilihat secara parsial, kasus ini kan tentu ada sebab akibatnya. Menurut hemat saya, dasar permasalahannya adalah faktor ekonomi, infrastruktur, itu yang perlu dilihat secara lebih dalam," ujarnya.
Papua, katanya, memiliki sumberdaya alam yang berlimpah dan banyak perusahaan asing yang mengeksploitasinya. Namun, hasilnya perut Papua hanya sedikit sekali dirasakan warga. Masyarakat masih jauh dari sejahtera.
"Papua itu sumber daya alamnya sangat banyak. Di sana banyak perusahaan tambah dan mineral. Lalu bagaimana CSR-nya, itu tanggungjawabnya bagaimana. Kenapa infrastrukturnya tidak berjalan, maka dari itu semua perjanjian perusahaan tambang di sana harus direvisi, supaya kasus yang sama tidak terus terulang," kata anggota Fraksi Golkar.
Aziz menegaskan kerusuhan di Tolikara bukan berlatarbelakang SARA.
"Kepada masyarakat agar jangan terprovokasi dan melihat kasus ini secara jernih. Ini bukan masalah SARA," katanya.