Infografis
Suara.com - Alumni Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (FH UNPAD) menggalang petisi terkait kasus hukum pencemaran nama baik Hakim Sarpin dengan tersangka dua Komisioner Komisi Yudisial (KY) di Bareskrim Mabes Polri. Kebanyakan aktivis anti korupsi menyebut itu sebagai kriminalisasi.
Alumni FH UNPAD tahun 1979 yang juga Wakil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso 'menandatangani' petisi yang disebarkan berantas lewat media sosial. Kata dia, para pejabat dapat menahan diri dan tidak mudah menempuh proses hukum pidana dalam menyikapi opini, kritik, dan pendapat dari masyarakat.
Dia prihatin praktik implementasi hukum di Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan hukum digunakan sebagai alat. Sebaliknya tanpa melihat manfaat.
"Petisi dari alumni Lintas Angkatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran itu adalah merupakan wujud keprihatinan dari komponen anak bangsa terhadap praktik implementasi hukum di Indonesia," kata Agus saat berbincang dengan suara.com, Kamis (16/7/2015).
Agus menjelaskan Hakim Sarpin yang melaporkan dua pimpinan KY itu untuk melindungi hak-hak individu. Termasuk dari perlindungan penghinaan atau pencemaran nama baik.
"Namun sebagai komponen bangsa yang semakin dewasa, ada baiknya para pejabat dan penyelenggara negara mawas diri, siap dikoreksi dan dikirik oleh anggota masyarakat, media massa ataupun oleh rekan sejawat sesama pejabat negara," kata Agus.
Agus menyarankan antara Sarpin dengan pimpinan KY bisa duduk bersama menyelesaikan masalah di luar proses hukum.
"Seberapa berat dan apa tujuan manfaatnya, sehingga masalah seperti ini dapat diselesaikan dengan proses hukum pidana? Mengapa justru para abdi hukum mencontohkan praktik seperti ini dan bukan mengambil pilihan untuk saling berkomunikasi membangun silahturahmi sehingga bisa menjadi panutan yang menyejukkan di alam demokrasi dan tertib hukum kita ini?" tanya Agus.
Dalam petisi itu mencantumkan 85 orang alumni UNPAD dari angkatan baru ataupun lama. Berikut isi petisi tersebut:
Petisi tentang Pelurusan Penegakan Hukum
